Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bagaimana seharusnya pemanggilan oleh aparat terhadap karyawan BUMN yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan diduga melakukan tindak pidana? Apakah langsung ke yang bersangkutan atau ke perusahaan/Direksi? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik berwenang memanggil yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”).
Dalam KUHAP, disebutkan bahwa karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.[1] Hal serupa juga diatur dalam UU 2/2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.[2]
Lalu bagaimana prosedur pemanggilannya?
Penyidik yang melakukan pemeriksaan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.[3] Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.
Jadi, penyidik dalam melakukan pemanggilan harus berdasarkan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Surat panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang dipanggil. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.[4]
Menjawab pertanyaan Anda, pemanggilan terhadap karyawan yang diduga melakukan tindak pidana ini ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui direksi/ perusahaan tempatnya bekerja.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[1] Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP.
[3] Pasal 112 ayat (1) KUHAP.
[4] Pasal 227 ayat (2) KUHAP.
Butuh lebih banyak artikel?
