Ilmu Hukum
Fungsi, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Administrasi Negara
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Mohon penjelasannya mengenai pengertian hukum administrasi negara dan hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum administrasi negara?


Bacaan 8 Menit

Mohon penjelasannya mengenai pengertian hukum administrasi negara dan hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum administrasi negara?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Seluk Beluk Hukum Administrasi Negara yang pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yang pada mulanya berasal dari bahasa Latin administrare yang berarti to serve atau melayani.[1] Derivasi lainnya adalah administratio yang berarti besturing atau pemerintahan.[2]
Menurut Prajudi Atmosudirdjo, hukum administrasi negara mempunyai tiga arti, yaitu:[3]
Sementara, menurut E. Utrecht mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai complex ambten/apparaat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi negara yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan legislatif.[4]
Secara lebih ringkas, menurut Ridwan, administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.[5]
Lantas, apa itu hukum administrasi negara? Untuk menjawab hal tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang membahas mengenai pengertian hukum administrasi negara.
Menurut R.J.H.M Huisman, hukum administrasi negara adalah hukum yang memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.[6]
Sedangkan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat hukum administrasi negara adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.[7]
Sementara, menurut Shajran Basah hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.[8]
Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yaitu seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan.[9]
Menurut S.F. Marbun, fungsi hukum administrasi negara adalah:[10]
Sedangkan menurut Bachsan Mustafa, fungsi hukum administrasi negara meliputi:[11]
Setelah mengetahui pengertian hukum administrasi negara dan fungsi hukum administrasi negara, pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara atau hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum administrasi negara.
Secara garis besar, menurut Ridwan, cakupan pengaturan hukum administrasi negara adalah:[12]
Asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.[13]
Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas dikenal dengan dat het bestuur aan de wet is onderworpen (pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau hel legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang).[14]
Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang dirumuskan dengan het beginsel van wetmatigheid van bestuur yaitu prinsip keabsahan pemerintah.[15]
Menurut H.D. Stout dengan mengutip Verhey bahwa het beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung 3 aspek, yaitu:[16]
Asas ini bermakna bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.[17]
AAUPB merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.[18]
Dalam UU Administrasi Pemerintahan, AAUPB diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[19]
Selengkapnya mengenai AAUPB dapat Anda simak dalam artikel 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya.
Demikian jawaban dari kami mengenai hukum administrasi negara, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2009, hal. 7
[2] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 28
[3] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 28
[4] S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2009, hal. 7
[5] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 30
[6] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 33–34
[7] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 35
[8] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 36
[9] S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2009, hal. 9
[10] S.F. Marbun. Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I). Cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hal. 71
[11] Riawan Tjandra. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 41
[12] Riawan Tjandra. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 46
[13] Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) dan penjelasannya
[14] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 91
[15] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 91
[16] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 91–92
[17] Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan
[18] Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 234
[19] Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan