Pernyataan Pejabat sebagai Objek Gugatan Administrasi di PTUN
Hakim PTUN pernah mempergunakan penafsiran ekstensif, yang memaknai pernyataan pejabat dalam rangka ...
Menghindari Jerat Hukum atas Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan
Pemenuhan AUPB dan rambu-rambu UU Administrasi Pemerintahan menjadi kunci.
Asas Ultimum Remedium di Tengah Proses Administrasi dan Proses Pidana
Peraturan Mahkamah Agung terbaru menyebutkan penanganan perkara perpajakan secara administratif atau...
Tafsir Baru MK atas Kerugian Keuangan Negara dalam UU Administrasi Pemerintahan
Implikasi dari putusan ini memperjelas dan menata kembali pemahaman mengenai konsep kerugian negara ...
PSKN FH Unpad Dorong Kemendagri Evaluasi Penataan Daerah
Lonjakan dari 319 daerah otonom sebelum reformasi menjadi 552 daerah otonom pada tahun 2024 membawa ...
Keharusan Menempuh Upaya Administratif
Pengajuan upaya administratif tidak menunda pelaksanaan keputusan. Kecuali, ditentukan lain dalam un...
Penyalahgunaan Wewenang Kunci Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan
UU Administrasi Pemerintahan hingga kewenangan BPK dibahas sebagai acuan pemeriksaan pengelolaan keu...
Ragam Tafsir Legal Standing Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan-putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kadang memperluas pemaknaan legal stand...














