Asas Ultimum Remedium di Tengah Proses Administrasi dan Proses Pidana

Asas Ultimum Remedium di Tengah Proses Administrasi dan Proses Pidana

Muhammad Yasin
Peraturan Mahkamah Agung terbaru menyebutkan penanganan perkara perpajakan secara administratif atau pidana bukan merupakan urutan penanganan.
Asas Ultimum Remedium di Tengah Proses Administrasi dan Proses Pidana
Hukumonline

Riset disertasi Rita Alfiana mengajukan gagasan untuk merekonseptualisasi sistem sanksi administratif guna mewujudkan keadilan bagi notaris di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini menempatkan notaris dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan. Ada ancaman sanksi administratif dan sanksi pidana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Akademisi ini mengkritik penerapan sanksi administratif yang kerap dipergunakan secara represif dan tidak transparan.

Sanksi administratif seharusnya membina dan adil, tidak dipergunakan untuk mematikan masa depan notaris tanpa proses yang akuntabel. Gagasan rekonseptualisasi pada hakikatnya mengkonsep ulang sanksi administrasi agar tidak diterapkan sebagai represi terhadap notaris. Sebab, sanksi administratif adalah instrumen hukum yang bersifat menata, memperbaiki, dan memulihkan. Ia juga berharap tindakan-tindakan notaris yang bersifat administratif tidak mudah ditarik ke jalur pidana.

Gagasan itu telah berhasil dipertahankan Rita di depan tim penguji saat sidang terbuka promosi doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Januari lalu. Apa yang disampaikan dalam promosi terbuka tersebut berkaitan dengan ancaman sanksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sanksi terhadap notaris dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. (Baca juga: Aspek Pembelaan Notaris Terkait Pertanggungjawaban Pidana)

Isu yang diangkat Rita sebenarnya sudah lama jadi pokok bahasan di dunia akademik. Akademisi Polandia, Dominik Horodyski, misalnya membuat tulisan menarik tentang konseptualisasi sanksi pidana dan sanksi administratif. Pada dasarnya sanksi administratif bersifat preventif, sedangkan sanksi pidana lebih bersifat represif. Mampu membedakan keduanya membuat seseorang tepat dalam menggunakan tujuan dan fungsi hukuman; jenis kepentingan yang hendak dilindungi; dan gejala sanksi. Masalahnya, urai Horodyski, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali perumusan sanksi administratif dan sanksi pidana diakomodasi sekaligus, dua-duanya dipakai sebagai instrumen memastikan kepatuhan hukum. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali perumusan sanksi administratif dan sanksi pidana diakomodasi sekaligus, dua-duanya dipakai sebagai instrumen memastikan kepatuhan hukum.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info