Dalam perjanjian sewa menyewa ruko, lazimnya ada kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Paling dasar, penyewa wajib membayar sewa sesuai waktu yang disepakati. Pemilih ruko wajib memastikan sarana seperti listrik di ruko tersedia dan aman. Para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban yang lebih detail dalam perikatan mereka. Apabila penyewa mengalami kerugian usaha akibat listrik di ruko dipadamkan oleh pemilik, normatifnya penyewa dapat menuntut kerugian tersebut. Sebaliknya, pemilik dapat mengajukan pembelaan padamnya listrik justru diakibatkan penyewa tak membayar sewa selama beberapa bulan.
Perselisihan penyewa dan pemilik ruko seperti ilustrasi di atas lazim terjadi bahkan kerap bermuara ke pengadilan. Dalam suatu perikatan, selalu ada kemungkinan isinya bersifat timbal balik. Ahli hukum perdata J. Satrio berpendapat perjanjian timbal balik tidak sekadar memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak, tetapi juga ada hubungan hubungan timbal balik (korelatif) yang mengikat antara hak dan kewajiban dimaksud. Hak yang diperoleh salah satu timbul karena ada kewajiban pihak lain, demikian pula sebaliknya. Ringkasnya, perjanjian timbal balik membebankan prestasi kepada masing-masing pihak. (Baca juga: Macam-Macam Perjanjian Obligatori dan Non-Obligatoir)
Kalau terjadi sengketa mengenai perikatan atau kontrak, siapa yang menyebabkan perselisihan menjadi penting. Dengan kata lain, membuktikan sebab akibat menjadi kunci bagi hakim untuk memutus siapa pemantik sengketa terlebih dahulu. Dalam konteks itulah eksepsi para pihak menjadi penting. Eksepsi adalah tangkisan yang diajukan tergugat, baik mengenai formalitas gugatan maupun mengenai substansi perkara (eksepsi materiel). Pasal 136 HIR menyebutkan eksepsi yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat, kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu persatu tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Baca juga: Problematika Penerapan Eksepsi dalam Praktik Peradilan Perdata)
Tangkisan Non-Adimpleti Contractus merupakan salah satu eksepsi yang lazim dikemukakan tergugat, baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi. Ini adalah eksepsi yang intinya menegaskan pihak lawan juga dalam keadaan lalai, sehingga tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. Misalnya dalam perikatan ditentukan jika pembeli tidak melakukan pembayaran secara tunai, penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang. Ketentuan semacam ini dirumuskan dalam Pasal 1478 KUH Perdata (HM Fauzan dan Baharuddin Siagian. Kamus Hukum dan Yurisprudensi, 2017: 252).
