Beberapa hari belakangan ramai diberitakan dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, pengusaha, tokoh pers hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat selama 2025 hingga 2026. Terkait aksi penyadapan itu, Polri sudah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beserta petinggi Polri lainnya, Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum), Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat) dan Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (4/11) dalam keterangan persnya mengabarkan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan Presiden tersebut diambil menyusul adanya penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Prasetyo menyebut pemerintah menilai dugaan penyadapan tersebut berpotensi membahayakan kepentingan negara. Pasalnya, komunikasi pejabat negara dapat memuat informasi sensitif yang berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan nasional. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut dapat mengarah pada perbuatan makar maupun tindakan yang membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Pada tahun 2024, Amnesty International pernah merilis laporan tentang “A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia”. Di dalamnya dipaparkan tentang hasil investigasi yang Amnesty International’s Security Lab lakukan bersama beberapa pihak, terkait tingginya angka penjualan dan penyebaran alat pengintai atau spyware di Indonesia selama periode 2017-2023 oleh sejumlah perusahaan dan lembaga negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pembelian spyware tersebut diperoleh Indonesia dari beberapa negara seperti: Israel, Yunani, Singapore and Malaysia. Temuan yang sama juga pernah dilaporkan Reuters pada tahun 2022.
Diperbolehkan KUHAP
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik yang lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) maupun yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) diatur tentang beberapa jenis upaya paksa, salah satunya penyadapan. Upaya paksa merupakan tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang guna kepentingan penegakan hukum.
Choky Risda Ramadhan, Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kepada Hukumonline menjelaskan, KUHAP hanya memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik. Artinya penyadapan hanya boleh dilakukan penyidik yang sedang menjalankan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
Penyadapan menurut Pasal 1 angka 36 KUHAP Baru merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hingga saat ini tindakan itu dilakukan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet.
Penyadapan hanya boleh dilakukan penyidik yang sedang menjalankan penyidikan terhadap suatu tindak pidana
Mantan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) itu menegaskan, penyadapan diperbolehkan apabila diatur diatur Undang-Undang. Dalam rezim hukum pidana saat ini, Choky menjelaskan bahwa penyadapan diperkenalkan untuk tindak pidana berat seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Narkotika.
“Untuk tindak pidana berat yang melibatkan (jaringan) beberapa pelaku, ini (baca:penyadapan) sangat efektif karena mampu mengungkap tindak pidana dan menemukan siapa saja yang terlibat” tegasnya.
Tak hanya itu, merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 5/2010), operasi penyadapan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyadapan terhadap alat komunikasi elektronik, yang bermula dari adanya permintaan aparat penegak hukum untuk dilaksanakannya penyadapan, sampai dengan berakhirnya operasi penyadapan yang ditandai dengan pernyataan aparat penegak hukum dan atau habisnya masa periode penyadapan yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Perkap ini juga diatur prinsip-prinsip yang harus dipenuhi penyidik saat melakukan penyadapan, salah satunya legalitas. Legalitas berarti tindakan penyadapan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam KUHAP, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik yang hendak melakukan upaya paksa. Bagian penjelasan Pasal 158 Huruf a KUHAP Baru misalnya menyinggung tentang keharusan mendapatkan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri sebelum upaya paksa (termasuk penyadapan) dilakukan.
Upaya paksa yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri merupakan objek praperadilan. Artinya, para pihak yang keberatan atau menemukan bahwa upaya paksa telah dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum dapat mengajukan upaya praperadilan. Lantas, bagaimana jika penyadapan tersebut tidak menyangkut tindak pidana dan ditujukan kepada orang yang bukan terduga pelaku kriminal?
Contoh Kasus
Setidaknya saat ini ada dua undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku penyadapan ilegal. Pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal Pasal 258 (1) KUHP Nasional menyebutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI bagi setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.
Kemudian, Pasal 47 jo Pasal 31 UU ITE juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ancaman itu juga berlaku jika penyadapan dilakukan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
