Intervensi negara terhadap dunia usaha menjadi salah satu topik sensitif sekaligus hangat di tengah perbincangan publik belakangan. Rentetan kasus aksi korporasi beberapa waktu ke belakang cukup mencengangkan. Tidak hanya dinilai tidak wajar, tetapi juga sekaligus bertendensi memperkuat cengkraman pemerintah terhadap dunia usaha. Sebut saja pembelian saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang penuh kontroversi.
Berbagai media massa mewartakan kepemilikan saham BYAN dijual dengan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar. Pembelinya membayar setiap saham dengan harga senilai Rp2.588 ketika harga pasarnya bernilai Rp13.450 saat transaksi berlangsung. Artinya, pembeli memperoleh potongan harga mencapai 80% dari nilai saham BYAN di bursa. Mengapa pemilik saham BYAN sudi untuk melakukan transaksi yang tampak merugikan?
Usut punya usut, berbagai media massa juga telah mewartakan sejumlah asumsi alasan di balik kesediaan pemegang saham BYAN melepas asetnya dengan harga sangat jauh di bawah harga pasar. Berbagai media mewartakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) BYAN tidak kunjung disetujui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan, PT Bayan Resources Tbk pernah mendeklarasikan kondisi force majeure dan menghentikan kegiatan usaha yang berujung penurunan nilai saham BYAN. Tidak tanggung-tanggung, penurunan mencapai 10% dari nilai saham.
Ajaibnya, RKAB PT Bayan Resources Tbk langsung disetujui tidak lama setelah transaksi pemindahan kepemilikan saham dengan jumlah signifikan terjadi. Lebih dari itu, BYAN mendapatkan tambahan kuota produksi batu bara sebesar 5 juta ton. Kementerian ESDM tentu membantah ada keterkaitan antara persetujuan RKAB dengan keberhasilan transaksi tersebut. Namun, kecurigaan atas intervensi negara secara terselubung sulit diabaikan. Ini mengingat implikasi transaksi yang berdampak positif bagi tata kelola PT Bayan Resources Tbk seolah menjadi “insentif” atas kesediaannya menjual saham.
