Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menempatkan kedudukan peradilan militer di persimpangan jalan. Amar putusan perkara tersebut tak sekadar mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Pembentuk undang-undang diberi waktu selambatnya dua tahun sejak putusan dibacakan untuk mengubah UU Peradilan Militer sebelum sepenuhnya efektif inkonstitusional. Pembatalan UU Peradilan Militer ini membuka diskursus lama terkait relevansi kedudukan peradilan militer sebagai suatu kamar peradilan khusus. Perlu diingat, kekhususannya berdasarkan pada status subjek militer meski yang dilanggar adalah delik umum. (Baca juga: Sayonara Peradilan Koneksitas, Militer Pelaku Delik Umum Tak Lagi Diistimewakan)
Akademisi hukum pidana Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi menilai pemberlakuan hukum atas dasar status pekerjaan seseorang tidak sejalan dengan prinsip equality before the law. Fachrizal menilai kondisi tersebut memicu disparitas penghukuman antara peradilan umum yang mengadili masyarakat sipil dengan peradilan militer yang khusus mengadili militer. “Sekarang itu peradilan militer dan sipil itu didasarkan pada status pekerjaan. Kalau pekerjaannya tentara maka diadili di pengadilan militer, kalau pekerjaannya sipil/nontentara di sipil. Nah, itu kan jadi nggak ada equality before the law ya dan telah banyak riset yang menunjukkan pemberian hukuman di peradilan militer jauh lebih rendah dibandingkan peradilan umum,” katanya kepada Hukumonline.
Temuan akan tren rendahnya hukuman di peradilan militer ditemukan misalnya dalam riset Ikhsan Yosar, peneliti Setara Institute. Ulasannya berjudul Impunitas, ketidakadilan, dan pengabaian hak asasi manusia dalam peradilan militer terus berlangsung menjelaskan pengenaan hukuman ringan bagi sebelas orang tentara yang melakukan pengeroyokan kepada seorang pria sampai tewas di Tanjung Priok, Jakarta pada 9 Februari 2020. Dengan hukuman terberat selama 1 tahun 2 bulan, para prajurit tersebut malah mendapatkan rekomendasi peringanan hukuman dari Mayor Jenderal (Mayjen) Isdarmawan Ganemoeljo selaku atasan mereka.
Temuan dalam kedua kasus yang dibahas dalam kedua laporan riset serupa dengan uraian posita pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025. Isinya menguraikan kasus yang dialami oleh Lenny Damanik selaku pemohon sekaligus masyarakat terdampak akibat tindak pidana militer. Lenny adalah ibu dari korban penganiayaan sampai tewas yang dilakukan oleh tentara pada 24 Mei 2024 silam. Serupa dengan kedua kasus sebelumnya, penanganan kasus dengan korban sipil malah dilakukan sepenuhnya dalam yurisdiksi peradilan militer alih-alih peradilan umum. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini pun begitu rendah dengan rentang sekitar satu tahun penjara semata.
