Promosi dukungan atas orientasi seksual sejenis semakin masif di Indonesia belakangan ini. Terlepas dari pro dan kontra atas fenomena ini sebagai hak asasi manusia terkait berkeluarga dan prokreasi, mayoritas masyarakat biasanya langsung menghakimi orientasi seksual sejenis sebagai perbuatan menyimpang. Laporan riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di tahun 2018 menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki resistensi kuat terhadap pemilik orientasi seksual sejenis. Merujuk data hasil riset tersebut, 90% responden menentang kepala daerah dengan orientasi seksual sejenis.
Hasil penelitian SMRC juga menerangkan bahwa lebih dari 87% responden merasa terancam atas keberadaan penduduk berorientasi seksual sejenis. Perasaan terancam lebih lanjut menunjukkan 53,3% responden tidak terima memiliki anggota keluarga berorientasi seksual sejenis serta 79,1% responden keberatan untuk bertetangga dengan seseorang yang memiliki orientasi seksual sejenis.
Namun, orientasi seksual sejenis tidak dapat dijerat sanksi hukum mengingat tak ada satu pun undang-undang yang melarangnya apalagi mengatur sanksi. Di sisi lain, tidak ada pula undang-undang yang tegas melindunginya. Satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur orientasi seksual sejenis justru Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 (Perpres Kebijakan Pertahanan Negara) yang menempatkan orientasi seksual sejenis sebagai salah satu bentuk ancaman pertahanan nonmiliter. (Baca juga: Perpres Pertahanan Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter Bertentangan dengan UU)
Perpres ini menuai kritik. Terlepas dari alasan pelanggaran atas hak asasi manusia yang berulang kali didengungkan, terdapat alasan ketiadaan pengaturan di level undang-undang soal orientasi seksual sejenis. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dhiya Al-Uyun menilai Perpres Kebijakan Pertahanan Negara seharusnya batal demi hukum. Keberadaannya tidak dapat dijadikan landasan untuk membatasi hak kelompok masyarakat pemilik orientasi seksual sejenis. “Semestinya, Perpres itu tidak dapat berlaku, batal demi hukum. Kenapa? Karena melanggar Undang-Undang di atasnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Artinya Perpres ini tidak memiliki daya ikat terhadap pembatasan, perbedaan, pengurangan hak terhadap LGBTQ (pemilik orientasi seksual sesama jenis-red),” kata Dhiya kepada Hukumonline.
