Problem Kontrak Elektronik di Persidangan

Problem Kontrak Elektronik di Persidangan

Siska Trisia
Setidaknya ada enam syarat untuk menilai keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik.
Problem Kontrak Elektronik di Persidangan
Hukumonline

Teknologi informasi telah mengubah cara atau pola hidup masyarakat yang terus berkembang dalam tatanan kehidupan baru. Laporan riset Edrick Edwardina Effendy dan Gina Hanifah berjudul Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik misalnya mengonfirmasi perkembangan teknologi informasi yang begitu masif berdampak pada transaksi bisnis pun semakin banyak dilangsungkan secara elektronik.

Dalam seminar berjudul “Rekonstruksi Hukum Perjanjian pada Era Digital: Peran Notaris dan Pembuktian” 29 Oktober 2026, Edrick yang juga dosen hukum kenotariatan Universitas Pelita Harapan menerangkan ada empat bentuk perjanjian dalam hukum indonesia. Masing-masing adalah perjanjian lisan, perjanjian tertulis, perjanjian tertulis di atas kertas, dan perjanjian tertulis secara digital atau elektronik.

Merujuk Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat sah perjanjian pada umumnya ada empat: kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan para pihak, objeknya suatu hal tertentu, dan dilandasi sebab yang halal. Syarat perjanjian itu akan sedikit lebih banyak jika dibuat dalam bentuk kontrak atau perjanjian elektronik.

Syarat perjanjian itu akan sedikit lebih banyak jika dibuat dalam bentuk kontrak atau perjanjian elektronik

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info