Selama puluhan tahun, lelang dipandang sekadar aktivitas jual beli barang yang dilakukan secara terbuka melalui mekanisme penawaran harga. Pemenang umumnya adalah penawar harga tertinggi. Adakalanya harta atau barang yang dilelang merupakan rampasan dari terpidana kasus korupsi, sebagaimana kerap diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada pula lelang dari harta bersama atau harta waris yang tidak dapat dibagi secara natura.
Kini, cara pandang terhadap lelang tak sesempit itu lagi. Lelang telah menjadi salah satu instrumen penting yang mendorong perekonomian nasional. Pelaksanaan lelang telah berdampak pada banyak hal. Lelang bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga, bisa juga mengundang investor. Bahkan kalau ditelisik lebih dalam, lelang dapat membuka lapangan kerja. Misalnya, ketika seorang pengusaha memenangkan lelang atas suatu pabrik budel pailit, proses renovasi, pembersihan, atau aktivasi kembali hotel pasti membutuhkan tenaga kerja. “Dampak yang dihasilkan dari suatu lelang ternyata kalau kita kulik lebih dalam, ternyata luar biasa,” ungkap Syukriah HG, Direktur Lelang Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Dalam diskusi di Kementerian Keuangan medio Oktober lalu, Syukriah bercerita tentang semakin meluasnya jangkauan dan dampak lelang di hadapan komunitas perbankan, pejabat lelang, kurator, dan pejabat Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Diskusi bertajuk Asset Talks itu sebenarnya lebih membahas hambatan yang dihadapi dalam lelang dan solusinya melalui akselerasi layanan lelang. “Kita perlu kerja sama (untuk atasi masalah—red.),” imbuhnya.
Tidak ada pembahasan spesifik mengenai lelang berbasis syariah dan masalah eksekusi jaminan berbasis syariah dalam diskusi tersebut, tetapi dampaknya telah terasa ke dalam akad-akad berbasis syariah. Hakim-hakim di lingkungan peradilan agama hingga Mahkamah Agung juga sudah berkali-kali memutuskan debitur wanprestasi dan asetnya harus dilelang untuk menutupi kewajibannya. Dalam perkara a quo, debitur dan kreditur terikat pada akad syariah, sehingga proses berperkaranya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
























