Berbagai media mewartakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan hasil laporan penelusuran aliran dana dan identifikasi aset terkait Dana Syariah Indonesia (DSI) pada 30 Oktober 2026 lalu. Laporan OJK diperlukan untuk menjadi landasan kepolisian melakukan penelusuran atas aset dan aliran dana terafiliasi DSI yang telah berhasil disita sampai saat ini. Nilainya mencapai Rp432 miliar. Sayangnya, angka valuasi aset dan aliran dana DSI tersebut belum mencukupi nilai tanggung jawab terhadap para nasabah dan kreditur.
Berdasarkan penelusuran Hukumonline, liabilitas yang menjerat DSI mencapai Rp2,4 triliun atau mencapai enam kali lipat dibandingkan aset yang dimiliki DSI saat ini disita kepolisian. Dana sebesar itu berasal dari para pemberi pinjaman dengan jumlah mencapai 23 ribu orang yang tertarik berinvestasi di DSI. Peran DSI sebagai penghubung pemberi dana kepada peminjam. Dengan model bisnis seperti itu, kedudukan DSI menjadi intermediary untuk memberikan pinjaman dari peminjam kepada pemberi pinjaman yang turut menjanjikan keuntungan sekitar 16-18% bagi pemberi pinjaman.
Meski tidak bertindak sebagai pengelola dana, tindakan fraud pada model bisnis DSI rentan terjadi. Penyaluran dana para peminjam dilakukan berbasis program yang diluncurkan DSI, sehingga kendali atas sirkulasi uang tetap berada pada kendali DSI. Kondisi tersebut membuat peluang DSI melakukan fraud terbuka lebar dalam aspek pengelolaan program atau penyaluran dana ke masyarakat.
Dalam kasus yang tengah ditangani pihak kepolisian tersebut, DSI disinyalir melakukan fraud dengan tidak mengubah data peminjam. Berbagai program fiktif dibuat yang berarti dana para lender sama sekali tidak pernah tersalurkan ke peminjam. Dananya malah digunakan untuk keuntungan pribadi pengelola DSI saja. Kecurigaan pemberi pinjaman muncul ketika dana yang telah diberikan tidak kunjung dikembalikan saat jatuh tempo yang diperjanjikan.
