RUU Adminduk Perkuat NIK sebagai Identitas Tunggal, Tujuh Norma Krusial Jadi Sorotan DPR
Pembaruan regulasi perlu menempatkan penduduk sebagai subjek utama pelayanan tanpa diskriminasi, kep...
Kemenko Kumham Imipas Dorong Kebijakan HAM Berbasis Dampak, Tak Sekadar Penuhi Administrasi
Diarahkan untuk mengukur dampak, memperkuat pemulihan korban, serta menjamin akses kelompok rentan t...
Potensi Legitimasi Penguasaan Lahan Bermasalah dalam UU Pengaturan Reforma Agraria
Reforma agraria seharusnya tidak hanya mengatur redistribusi tanah, tetapi juga memastikan pemulihan...
RUU Reforma Agraria Resmi Jadi UU, KPA: Momentum Koreksi Ketimpangan Penguasaan Tanah
Momentum mengoreksi konsentrasi penguasaan tanah skala besar oleh korporasi. Mengoreksi kebijakan da...
RUU Reforma Agraria Dikebut Sepekan, Koalisi Sipil Soroti 6 Substansi Bermasalah
RUU malah menurunkan derajat reforma agraria sekadar urusan administrasi. Program yang sejatinya mer...
RUU Adminduk Siap Diparipurnakan, Penyebaran Data Kependudukan Tanpa Hak Bisa Dipidana
Mengatur sanksi administratif berupa denda bagi penyelenggara yang gagal melindungi data kependuduka...
Pengetahuan Hakim sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara
Jika dalam persidangan pidana dikenal alat bukti berupa pengamatan hakim, maka dalam proses persidan...
Ditjen AHU Godok Aturan Baru Layanan Kewarganegaraan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ("Ditjen AHU") Kementerian Hukum ("Kemenhum") tengah mer...














