Mengenal Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan rule of law dan bagaimana penerapannya di Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia, yang dibuat oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 7 April 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 29 Februari 2024.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya

05 Mar, 2026

Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia

20 Jun, 2025

Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law

21 Mar, 2022

Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia

11 Nov, 2019

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai konsep rule of law dan penerapannya di Indonesia, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian rule of law.

Pengertian Rule of Law

Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Istilah ini dikemukakan oleh AV Dicey sebagaimana dikutip pleh Zaid Afif dalam jurnal Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pada dasarnya, AV Dicey menguraikan 3 unsur penting dalam rule of law, antara lain:^[1]

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

2. Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)

Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

3. Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.

Disarikan dari Antara Definisi dan Praktik Rule of Law di Indonesia, syarat-syarat pemerintahan representatif di bawah rule of law, antara lain:

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. adanya pemilihan umum yang bebas;
4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
5. adanya tugas oposisi; dan
6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Selain itu, konsep negara hukum berdasarkan pemikiran Aristoteles yang diistilahkan sebagai rule of law juga menjadi salah satu konsep yang digunakan oleh banyak negara sebagai dasar penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada peraturan (hukum) yang baik. Rule of law bertujuan untuk mengatur dan membatasi penguasa atau pemerintah dalam bertindak dan bersikap yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas rakyatnya. Aristoteles menghargai stabilitas dan prediktabilitas hukum sebagai aspek penting dari supremasi hukum, agar tercipta hukum yang bersifat tidak kaku atau mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[2]

Baca juga: Melihat Ciri-ciri Konsep Rule of Law

Penerapan Rule of Law di Indonesia

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Indonesia juga menerapkan konsep rule of law sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,^[3] sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, isi rumusan tersebut mengindikasikan pemenuhan konsep rule of law di Indonesia, yaitu:^[4]

1. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.
2. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan.
3. Adanya jaminan hak asasi manusia.
4. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan pelayannya secara administrasi di Indonesia.

Penerapan rule of law juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan berpendapat di luar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara karena hukum dipandang 2 sisi, yaitu secara formal dan materil.^[5]

Demikian jawaban dari kami mengenai konsep rule of law dan penerapannya di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Referensi:

1. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
2. Reby Muhammad Shidiq (et al.). Rule of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, 2024;
3. Zaid Afif. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5, 2018.

---

^[1] Zaid Afif. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5, 2018, hal. 56.

[2] Reby Muhammad Shidiq (et al.). Rule of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 2.

^[3] Zaid Afif. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5, 2018, hal. 56.

^[4] Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 69.

^[5] Zaid Afif. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5, 2018, hal. 56.