Sahkah Jual Beli Tanah antara Ayah dan Anak?

PERTANYAAN

Apakah sah secara hukum jual beli tanah antara ayah dengan anak? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sahkah Jual Beli Tanah antara Ayah dengan Anak? yang dibuat oleh Try Indriadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 April 2012.

KLINIK TERKAIT

Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT, Apakah Sah?

30 Okt, 2026

Ketentuan Wilayah Kerja PPAT dalam Jual Beli Tanah

28 Okt, 2026

Ini Biaya yang Harus Dibayar Pembeli Tanah

27 Jul, 2026

Syarat Mengagunkan Tanah Milik Orang Lain

20 Mei, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Berbeda dengan jual beli antara suami dan istri yang dilarang dalam Pasal 1467 KUH Perdata kecuali untuk 3 hal yang diatur dalam pasal ini, jual beli tanah antara ayah dan anak pada prinsipnya tidak berbeda dengan jual beli tanah pada umumnya.

Syarat Sah Jual Beli Tanah

Jual beli pada umumnya harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Baca juga: 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi

Ketentuan tentang syarat sah perjanjian tersebut juga berlaku dalam jual beli tanah antara ayah dengan anak. Hubungan keluarga tidak menjadi penghalang bagi transaksi jual beli tanah, sepanjang para pihak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah kecakapan hukum para pihak ketika membuat perjanjian.

Kecakapan Hukum dalam Melakukan Perjanjian

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur pihak-pihak yang tidak cakap membuat persetujuan, antara lain anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.

Batas usia dewasa untuk menentukan kecakapan seseorang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara beragam. Misalnya, Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Sementara dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan anak di bawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.

Namun, penentuan batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat dilakukan dengan hanya mengacu pada satu ketentuan. SEMA 4/2016 menegaskan bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan secara kasuistis. Oleh karena itu, penentuan usia dewasa perlu memperhatikan konteks perbuatan hukum apa yang sedang ia dilakukan.

Merujuk SE Menteri ATR/BPN 4/2015, batas usia dewasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah minimal 18 tahun atau sudah kawin.

Dengan demikian, apabila perjanjian jual beli tanah itu dilakukan antara ayah dengan anak yang sudah berusia dewasa, maka perjanjian tersebut sah secara hukum. Sedangkan apabila jual beli tanah tersebut dibuat antara ayah dengan anak di bawah umur 18 tahun dan salah satu pihak di kemudian hari ada yang tidak setuju, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan negeri.

Akta PPAT dalam Jual Beli Tanah

Selain harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, jual beli tanah juga harus memperhatikan ketentuan di bidang pertanahan.

Salah satunya adalah akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT. Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 menentukan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai peralihan hak atas tanah tersebut.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.