Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya kami asumsikan bahwa yang Anda maksud “belum masuk kategori gerakan separatis” adalah tindakan separatisnya masih baru tahap persiapan belum pelaksanaan seperti pembuatan perkumpulan yang kami asumsikan berupa organisasi masyarakat (“ormas”).
Pada dasarnya ormas dibentuk dan dijalankan berdasarkan UU 17/2013 dan perubahannya. Menurut Pasal 1 angka 1 Perppu 2/2017, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Suatu ormas memilik hak dan kewajiban yang dberikan oleh undang-undang. Adapun hak dari ormas adalah:[1]
- mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaaan dan kegiatan organisasi; dan
- melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
Sedangkan kewajiban ormas menurut Pasal 21 UU 17/2013 adalah sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI;
- memlihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
Selain hak dan kewajiban, ormas juga memiliki larangan yang harus dihindari sesuai Pasal 59 ayat (4) Perppu 2/2017, antara lain:
- menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organiasi terlarang;
- melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; dan/atau
- menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Sebagai informasi, melakukan kegiatan separatis sebagaimana dimaksud di atas, adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah NKRI atau menguasai bagian atau seluruh wilayah NKRI baik atas dasar etnis, agama, maupun, ras.[2]
Melihat dari uraian di atas, maka tindakan ormas yang ingin memisahkan diri dengan NKRI telah melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ormas yang melanggar ketentuan di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.[3]
Sanksi adminitratif ini terdiri atas:[4]
- peringatan tertulis;
- penghentian kegiatan; dan/atau
- pencabutan keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Sedangkan, pidananya dikenakan terhadap setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar larangan di atas diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.[5]
Selain berdasarkan UU 17/2013 dan perubahannya, pembentukan organisasi separatis juga dapat dijerat dengan pasal yang terdapat dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[6] yaitu tahun 2026.
Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan separatis ini dapat ditemukan pada Pasal 107 KUHP lama dan Pasal 192 UU 1/2023, yang berbunyi:
Pasal 106 KUHP | Pasal 192 UU 1/2023 |
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. | Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. |
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 109) obyek penyerangan pada Pasal 106 KUHP adalah kedaulatan atas daerah negara yang dirusak dengan 2 macam cara, yaitu dengan jalan:
- menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintahan negara asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan negara asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya atau daerah kalimantas (sebagian) diserahkan kepada pemerintah inggris; atau
- memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri.
Selain itu, Penjelasan Pasal 192 UU 1/2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstern (landverrad) karena melibatkan negara asing. Sedangkan, tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern (hoogverrad), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-angsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.
Namun, yang menjadi pertanyaan apakah membuat organisasi sudah dapat dikatakan makar sehingga dapat dijerat pasal di atas? Terkait hal tersebut, kami akan merujuk pada Pasal 87 KUHP dan Pasal Pasal 160 UU 1/2023, sebagai berikut.
Pasal 87 KUHP | Pasal 160 UU 1/2023 |
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. | Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. |
Jadi makar telah dilakuakan jika sudah dilakukan perbuatan percobaan. Percobaan tindak pidana ini disebut juga poging. Mengutip dari artikel Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging), salah satu unsur percobaan tindak pidana adalah adanya permulaan pelaksaan dari niat atau kehendak itu. Perlu diketahui bahwa permulaan pelaksanaan ini berbeda dengan perbuatan persiapan.
Makar sendiri atau disebut juga aanslag biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Sebagaimana disebutkan di atas, seseorang baru dapat dihukum atas perbuatan makar jika sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan. Jika orang tersebut baru melakukan perbuatan persiapan saja, maka belum dapat dihukum.[7]
Menurut hemat kami, dalam kasus Anda belum dapat dikatakan makar. Hal ini karena perbuatan membuat organisasi tidak memenuhi unsur permulaan pelaksaan dari makar, mengingat makar biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Sedangkan perbuatan membuat organisasi separatis saja bukan lah suatu tindakan kekerasan.
Walaupun demikian, bukan berarti orang yang membuat organisasi separatis terlepas dari jerat pidana. Orang-orang yang membuat organisasi separatis dapat dijerat dengan Pasal 110 ayat (1) KUHP dan Pasal 196 UU 1/2023 tentang permufakatan jahat sebagai berikut:
Pasal 110 ayat (1) KUHP | Pasal 196 UU 1/2023 |
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut | Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana. |
Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun hanya persiapan permulaan dan bukan dianggap sebagai makar, perbuatan membuat organisasi separatis ini dapat dikenai sanksi pidana dengan sanksi yang sama dengan pasal makar. Oleh karena itu, membuat organisasi separatis dapat dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun menurut Pasal 106 KUHP dan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun menurut Pasal 192 UU 1/2023.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
[3] Pasal 60 ayat (2) Perppu 2/2017
[4] Pasal 61 ayat (1) Perppu 2/2017
[5] Pasal 82A ayat (2) Perppu 2/2017
[7] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995, hal. 108