Bacaan 7 Menit
Apa hukumnya jika tanah ayah saya dijual oleh orang lain dengan cara menggunakan KTP palsu? Saya menduga orang tersebut telah memalsukan KTP ayah saya dan menggunakannya untuk transaksi. Sedangkan sertifikatnya atas nama ayah saya tetapi dibawa lari orang. Apa yang harus saya lakukan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Masalah Pemalsuan KTP untuk Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 9 Januari 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 24 Oktober 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menggunakan kartu tanda penduduk (“KTP”) palsu dapat dikenakan pidana karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Secara historis, pasal ini pernah diatur dalam Pasal 263 KUHP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berikut bunyi pasalnya.
Pasal 263 KUHP lama | Pasal 391 UU 1/2023 |
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. | (1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[2] (2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1). |
Menurut Penjelasan Pasal 391 UU 1/2023, yang dimaksud dengan ‘surat’ adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:
Selain pidana pemalsuan surat berdasarkan UU 1/2023, pelaku yang memakai KTP ayah Anda dapat dipidana berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi dalam UU PDP.
Alasannya, karena KTP memuat gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama/kepercayaan, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, dan tandatangan pemilik KTP.[3]
Informasi-informasi yang dimuat dalam KTP sendiri masuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum.[4] Oleh karena itu, KTP sebagai data pribadi dilindungi oleh UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026.
Memalsukan data pribadi seperti KTP dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain telah melanggar ketentuan Pasal 66 UU PDP, yang berbunyi:
Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pelanggaran atas pasal di atas diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V,[5] yaitu sebesar Rp500 juta.[6]
Selain hukuman pidana tersebut, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.[7]
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai langkah yang dapat ditempuh atas pemalsuan KTP, Anda dapat melakukan upaya sebagai berikut.
Pertama-tama, Anda dapat melaporkan pemalsuan dokumen dan data pribadi ke polisi berdasarkan pasal pemalsuan identitas KTP yaitu Pasal 391 UU 1/2023 jo. Pasal 66 UU PDP sebagaimana dijelaskan di atas.
Selain itu, Anda juga dapat melaporkan atas dasar penggelapan atau pencurian. Jika orang yang menjual tanah tersebut menguasai sertifikat tanah karena dititipkan oleh ayah Anda, maka dapat dilaporkan karena penggelapan berdasarkan Pasal 486 UU 1/2023. Namun, jika orang tersebut menguasainya secara melawan hukum maka dapat dilaporkan karena pencurian berdasarkan Pasal 476 UU 1/2023.
Mengenai prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi, Anda dapat menyimak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.
Kami asumsikan bahwa jual beli tanah yang dilakukan pelaku menggunakan perjanjian tertulis karena perlu menggunakan identitas atau KTP. Apabila demikian maka perjanjian tersebut dapat dilakukan pembatalan.
Perlu Anda catat bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat subjektif yang terdiri atas kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak serta syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Apabila dalam pembuatan perjanjian jual beli menggunakan KTP palsu maka dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi:
Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
Dengan demikian, karena unsur kesepakatan para pihak sebagai syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka Anda atau ayah Anda dapat mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tersebut ke pengadilan.
Adapun jika ternyata proses jual beli tersebut sudah dibuatkan akta jual beli (“AJB”) oleh PPAT, maka AJB hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dinyatakan batal atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, Anda juga dapat menuntut ganti rugi kepada PPAT.[8]
Demikian jawaban dari kami tentang sanksi memalsukan KTP orang lain untuk jual beli tanah, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
Referensi:
Rahmia Rachman, dkk. Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Agustus 2022.
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.
[3] Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
[4] Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[5] Pasal 68 UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.
[7] Pasal 69 UU PDP.
[8] Rahmia Rachman, dkk. Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Agustus 2022, hal. 236.
