Syarat Pencatatan Perceraian di Catatan Sipil

PERTANYAAN

Bagaimana syarat pencatatan perceraian di catatan sipil? Mohon informasinya dan terima kasih atas bantuannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Adakah Biaya Pengurusan Akta Cerai? yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 5 Maret 2019, yang dimutakhirkan pertama kali oleh David Christian, S.H. pada 28 Oktober 2022.

KLINIK TERKAIT

Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru

23 Apr, 2026

Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi setelah Cerai

27 Mar, 2026

Cara Mengurus Surat Cerai di Pengadilan

05 Mar, 2026

Bisakah Cerai karena Suami Sering Judol dan Mabuk?

13 Feb, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perceraian Bagi Muslim

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975, bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap sah secara hukum setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk membuktikan bahwa perceraian atau putusnya hubungan perkawinan telah sah secara hukum, kedua pihak akan menerima surat cerai, yang dalam istilah hukum disebut sebagai akta cerai. Lalu, bagaimana proses dan syarat urus surat cerai tersebut?

Setelah putusan perceraian dari pengadilan agama memiliki kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pegawai pencatat nikah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari. Salinan putusan tersebut harus dikirim tanpa menggunakan meterai dan ditujukan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat. Tugas pegawai pencatat nikah adalah untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar khusus yang telah disediakan untuk itu.[1]

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan tempat dilangsungkannya perkawinan, maka salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dikirimkan juga kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Setelah menerima salinan putusan, pegawai pencatat nikah wajib mencatat perceraian itu pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan di wilayah tersebut.[2]

Kemudian, jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap juga harus disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.[3]

Setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan wajib memberikan akta cerai sebagai bukti sah perceraian kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.[4]

Pencatatan Perceraian di Catatan Sipil

Setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perceraian tersebut wajiib dicatatkan di catatan sipil. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat nikah/cerai di tempat di mana perceraian tersebut terjadi. Salinan putusan yang dikirimkan tidak menggunakan meterai. Setelah menerima salinan putusan tersebut, pegawai pencatat nikah/cerai harus mencatatkan perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.[5]

Pencatatan perceraian dilakukan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.[6] Setelah semua tahapan pencatatan sipil selesai, akta perceraian sebagai dokumen kependudukan resmi diterbitkan.[7]

Setelah proses pencatatan selesai, akta cerai diterbitkan dan diserahkan kepada masing-masing pihak yang bercerai, yaitu suami dan istri, melalui panitera pengadilan. Hal ini memastikan bahwa perceraian tercatat secara sah dan diakui dalam administrasi kependudukan.

Perceraian Bagi Non Muslim

Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, perceraian beserta segala akibat hukumnya dianggap sah terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Kemudian, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[8]

Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan, pihak yang bercerai diwajibkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan diterima.[9] Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.[10]

Baca juga: Cara Mengurus Surat Cerai di Pengadilan

Kutipan Akta Perceraian

Jadi dapat disimpulkan bahwa surat cerai yang Anda maksud disebut juga kutipan akta perceraian. Proses penerbitan akta cerai berbeda tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan yang bercerai:

1. Bagi yang beragama muslim.

Akta perceraian diterbitkan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama. Dokumen ini diserahkan langsung kepada masing-masing pihak (suami dan istri) setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Dalam hal ini, perceraian dianggap sah dan segala akibat hukumnya berlaku sejak tanggal putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Bagi yang beragama non-muslim.

Akta perceraian diterbitkan oleh pejabat di kantor pencatatan sipil setelah putusan perceraian didaftarkan pada daftar pencatatan. Proses ini dilakukan berdasarkan laporan pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah, termasuk segala akibat hukumnya, sejak tanggal pendaftarannya di kantor pencatatan.

Baca juga: Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru

Tahapan Pencatatan Perceraian

Persyaratan pencatatan perceraian menurut informasi yang kami peroleh dari laman Pencatatan Perceraian Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut:

1. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan asli;
3. kartu tanda penduduk atau KTP-el asli; dan
4. kartu keluarga (“KK”) asli.

Kemudian prosedur mengurus pencatatan perceraian yaitu sebagai berikut.

1. Pemohon mengisi formulir;
2. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
3. Pemohon melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi cerai hidup);
4. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el asli yang lama;
5. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;
6. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dinas menerbitkan kutipan akta perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Referensi:

Pencatatan Perceraian Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir, yang diakses pada 29 April 2026, pukul 13.00 WIB.

---

[1] Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”)

[2] Pasal 84 ayat (2) UU Peradilan Agama

[3] Pasal 84 ayat (3) UU Peradilan Agama

[4] Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama

[5] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) jo. Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”)

[6] Pasal 1 angka 2 Perpres 96/2018

[7] Pasal 63 Perpres 96/2018

[8] Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975

[9] Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”)

[10] Pasal 40 ayat (2) UU 23/2006