Bacaan 9 Menit
Saya ingin bertanya, jika perusahaan terlibat suap pada suatuprojectdanprojectitu berjalan sampai menghasilkan uang kepada pemberi suap, apakah karyawan dari perusahaan pemberi suap yang menerima gaji/bonus yang mungkin dari hasilprojecttersebut termasuk ikut terlibat? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 04 Agustus 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana pencucian uang (“TPPU”), perlu diketahui terlebih dahulu tindak pidana suap itu sendiri sebagai tindak pidana asal dari TPPU. Ketentuan mengenai tindak pidana suap pada dasarnya secara khusus diatur dalam UU 11/1980. Undang-undang ini mendefinisikan tindak pidana suap sebagai tindak pidana pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.[1]
Lebih lanjut, ketentuan pidana dalam UU 11/1980 dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980, sebagai berikut:
Pasal 2 UU 11/1980
Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.
Pasal 3 UU 11/1980
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.
Namun, perlu diperhatikan bahwa jika yang menerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 31/1999 dan perubahannya. Adapun pasal yang mengatur korupsi yang terkait dengan suap menyuap dalam UU 31/1999 dan perubahannya, terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c UU 20/2001, dan Pasal 13 UU 31/1999.
Baca juga: Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia
Sebagai contoh, menurut Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001, unsur tindak pidana suap yaitu sebagai berikut:[2]
Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) atau juga disebut sebagai tindak pidana ikutan (underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime).[3] Terkait dengan suap sebagai tindak pidana disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU TPPU.
Adapun mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:[4]
Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Dalam tahap ini, pelaku menempatkan uang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
Setelah melalui tahap penempatan, tahap selanjutnya yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Pada tahap ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang komplek dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
Penggabungan merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap, karena memasukkan hasil tindak pidana kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Pada tahap ini, harta kekayaan hasil tindak pidana yang di tempat dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembeli kegiatan kejahatannya.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, apabila suatu perusahaan memperoleh harta kekayaan/keuntungan yang bersumber dari tindak pidana suap kemudian keuntungan tersebut dimasukkan ke dalam kas perusahaan (placement) dan setelah itu dipergunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran gaji/bonus karyawan, maka menurut hemat kami, rangkaian pengelolaan uang tersebut tersebut dapat dikategorikan sebagai pencucian uang dengan jenis penggabungan (integration). Tentunya, tahap penggabungan tersebut merupakan tahap akhir atau penyempurnaan dari tahapan TPPU sebelumnya.
Lantas, apakah pekerja yang menerima gaji/bonus yang bersumber dari tindak pidana suap juga dianggap terlibat dalam TPPU?
Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis TPPU. Menurut Tim Riset PPAT dalam buku Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019 (hal. 10 – 15) dalam UU TPPU, TPPU dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:
Disebut TPPU aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.
Berbeda dengan TPPU aktif, TPPU pasif justru dikenal karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. TPPU pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.
Merujuk pada penjelasan jenis TPPU di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan seseorang yang hanya menerima manfaat dari hasil kejahatan juga tergolong sebagai TPPU, yaitu TPPU Pasif, dengan syarat yang bersangkutan mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ia terima bersumber dari hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU sebagai berikut:
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Adapun yang dimaksud “patut diduganya” dalam pasal di atas di atas yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[5]
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, karena dalam hal ini pekerja telah mengetahui atau telah menduga bahwa gaji/bonus yang ia terima bersumber dari tindak pidana suap, maka kami menyimpulkan penerimaan gaji/bonus tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif. Hanya saja, untuk dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU akan sangat bergantung kepada penyidik apakah akan menelusuri aliran uang dan pelaku sampai pada level pekerja atau tidak.
Sebaliknya, menurut hemat kami, apabila pekerja sama sekali tidak mengetahui sumber keuntungan perusahaan untuk pembayaran gaji/bonus tersebut, maka ia tidak dapat dijerat sebagai pelaku TPPU pasif karena pada dasarnya penerimaan gaji/bonus merupakan hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya serta peraturan pelaksananya mengenai upah, yaitu PP Pengupahan dan perubahannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[2] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 8
[3] Herman et. al. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). Halu Oleo Legal Research, Volume 6, Issue 2, 2024, hal. 284
[4] Tim Riset PPAT. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019. Jakarta: PPAT, 2020, hal. 8
[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
