Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Upaya Hukum atas Kebijakan Pemerintah yang Merugikan

Upaya Hukum atas Kebijakan Pemerintah yang Merugikan

PERTANYAAN

Adakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara jika ada program pemerintah atau kebijakan dari presiden atau menteri yang dianggap merugikan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan membedakan terlebih dahulu bentuk dari “kebijakan” presiden atau menteri yang Anda maksud dalam pertanyaan. Dalam hukum administrasi pemerintahan, perbedaan bentuk kebijakan menentukan "kompetensi"; apakah kebijakan/program pemerintah tersebut termasuk regulasi, keputusan, dan/atau tindakan nyata.

    Kebijakan dalam Bentuk Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan

    Tergolong sebagai regulasi atau peraturan perundang-undangan jika kebijakan tersebut berupa naskah peraturan yang berlaku umum dan abstrak. Karakteristiknya adalah berlaku bagi siapa saja yang memenuhi syarat dalam peraturan tersebut (tidak tertuju pada nama orang tertentu). Contoh peraturan menteri atau peraturan presiden.

    Upaya hukum yang dapat ditempuh jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi adalah dengan melakukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Contoh kasus berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang di-judicial review ke Mahkamah Agung adalah gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perpres 75/2019 melalui Putusan MA No. 7 P/HUM/2020.

    Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres 75/2019 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 68).

    Kebijakan dalam Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara

    Suatu kebijakan termasuk sebagai keputusan jika bersifat konkret, individual, dan final.[2] Karakteristiknya, tertuju pada subjek hukum tertentu (ada nama/identitas yang jelas) dan menimbulkan akibat hukum seketika.

    Perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai:

    1. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
    2. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
    3. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
    4. bersifat final dalam arti luas yaitu mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang);
    5. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
    6. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

    Upaya hukum yang dapat dilakukan jika keputusan presiden atau menteri merugikan masyarakat adalah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (“PTUN”).

    Namun, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Anda wajib melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding kepada instansi terkait terlebih dahulu.[3]

    Kebijakan dalam Bentuk Tindakan Nyata (Faktual)

    Ini adalah kebijakan yang tidak dituangkan dalam surat keputusan formal, melainkan berupa perbuatan fisik atau operasional pejabat di lapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristiknya, pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu/diam saja yang merugikan warga, padahal itu adalah kewajiban hukumnya.

    Secara yuridis, definisi tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.[4]

    Sebagai catatan, jika kebijakan tersebut berkaitan dengan sistem elektronik pemerintahan (seperti gangguan pada sistem pendaftaran atau basis data kependudukan), hal ini sekarang cenderung dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan.

    Upaya hukum yang dapat ditempuh atas tindakan nyata/faktual pemerintah adalah mengajukan gugatan onrechtmatige overheidsdaad (“OOD”)di PTUN[5] dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.[6]

    Sengketa OOD atau perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

    Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan (seperti presiden atau menteri) untuk melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan tindakan pemerintahan yang digugat.[8] Kewajiban ini dapat disertai dengan pembebanan rehabilitas (pemulihan hak) dan/atau ganti rugi kepada penggugat.[9]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
    5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
    7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

    [1] Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

    [2] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

    [3] Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)

    [4] Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan

    [5] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“PERMA 2/2019”)

    [6] Pasal 3 PERMA 2/2019

    [7] Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019

    [8] Pasal 5 ayat (2) PERMA 2/2019

    [9] Pasal 5 ayat (3) dan (4) PERMA 2/2019

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000