Wajibkah Klub Sepak Bola Berstatus Badan Hukum?

PERTANYAAN

Apakah klub sepak bola di indonesia harus berbadan hukum?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajibkah Klub Sepak Bola Berbadan Hukum? yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Februari 2018.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Bermain Judi Pertandingan Sepak Bola

09 Jul, 2026

Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum

09 Jun, 2023

Aturan tentang Pemain Sepak Bola Asing di Indonesia

01 Mar, 2023

Jual Beli Pemain Sepak Bola = Perdagangan Orang?

13 Agt, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hukum Klub Sepak Bola di Indonesia

Sepanjang penelusuran kami, sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai pengertian klub sepak bola. Namun, terkait aturan yang bersinggungan dengan klub sepak bola di antaranya dapat ditemukan dalam UU Keolahragaan.

Menurut hemat kami, definisi dalam UU Keolahragaan yang berkaitan dengan klub sepak bola dapat mengacu pada olahraga prestasi, yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi guna mencapai prestasi dengan dukungan berupa ilmu pengetahuan dan juga teknologi keolahragaan.[1]

Mengenai olahraga prestasi ini, Pasal 20 Ayat (5) UU Keolahragaan menyatakan bahwa dalam rangka memajukan olahraga prestasi, sejumlah pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk perkumpulan olahraga. Lebih lanjut lagi, perkumpulan olahraga yang di maksud mencakup klub, perserikatan, liga, dan/atau persatuan.[2]

Klub Sepak Bola Berbentuk Badan Hukum

Perlu diketahui perkumpulan olahraga prestasi tersebut secara lebih spesifik diatur dalam Permenpora 14/2024. Menurut Pasal 4 Permenpora 14/2014, organisasi olahraga prestasi dapat didirikan oleh setidaknya tiga warga negara indonesia (“WNI”) atau lebih yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk badan hukum perkumpulan.

Selanjutnya, organisasi olahraga prestasi berbentuk badan hukum perkumpulan tersebut didirikan dengan memenuhi persyaratan berikut.[3]

1. akta pendirian yang dibuat oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. program kerja;
3. sumber pendanaan;
4. surat keterangan domisili;
5. nomor pokok wajib pajak; dan
6. surat pernyataan tidak sedang dalam proses sengketa kepengurusan atau berperkara di pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Permen 14/2024 juga mengatur bahwa organisasi olahraga terkait wajib untuk didaftarkan dan mendapat pengesahan dari menteri terkait.

Selain itu, disarikan dari artikel Kedudukan Aturan FIFA Sebagai Sumber Hukum dalam Sepak Bola Indonesia, Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”) mewajibkan klub sepak bola profesional untuk menyandang status badan hukum dalam bentuk perusahaan.

Dilansir dari website resmi PSSI, pernyataan dari FIFA tersebut tentunya juga berlaku bagi klub sepak bola di Indonesia atas dasar lex sportiva yang mana turut menjadi bagian dari FIFA. Lebih lanjut, sebagaimana organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Indonesia berada di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (“PSSI”) melalui publikasi Club Licensing Regulation Tahun 2023.

Dalam Club Licencing Regulation tersebut (hal.6), PSSI turut mendefinisikan klub sebagai perusahaan klub sepak bola yang berkedudukan di Indonesia sebagai badan hukum dan komersial menurut hukum Indonesia dan merupakan bagian keanggotaan dari PSSI.

Lebih lanjut, Pasal 12 angka 1 Club Licensing Regulation turut mengklarifikasi bahwasannya klub sepak bola berupa badan hukum yang bertanggung jawab secara penuh atas suatu tim sepak bola yang hendak berpartisipasi dalam kompetisi nasional ataupun internasional tertentu, wajib untuk mengajukan permohonan lisensi. Sehingga, berkaitan dengan kewajiban klub sepak bola untuk berbentuk badan hukum, klub sepak bola juga wajib untuk memperoleh lisensi tertentu untuk dapat berpartisipasi pada kompetisi di tingkat nasional ataupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, klub sepak bola saat ini memang dirancang untuk berbadan hukum berdasarkan regulasi yang ada baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, sepanjang penelusuran kami, pilihan badan hukum yang mayoritas dipilih oleh klub sepak bola adalah berbentuk PT. Oleh karena itu, selanjutnya mengenai aturan dan pendirian PT merujuk pada UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.

Referensi:

PSSI, yang diakses pada 9 Januari 2025, pukul 17.30 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (“UU Keolahragaan”)

[2] Penjelasan Pasal 20 Ayat (5) UU Keolahragaan.

[3] Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi