Kenegaraan

WNA Kena Pajak Penghasilan? Begini Aturannya

WNA Kena Pajak Penghasilan? Begini Aturannya

Pertanyaan

Apakah penghasilan foreigner di Indonesia terhindar dari double taxation? Apakah Indonesia juga berhak menarik pajak untuk penghasilan lain dari foreigner yang ia dapat di luar Indonesia?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Penghasilan Warga Negara Asing (“WNA”) di Indonesia terhindar dari double taxation karena jelas siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajaknya juga.

Sementara dalam hal penghasilan lain WNA yang didapat di luar Indonesia tentu bukan menjadi objek dari Pajak Penghasilan karena jelas penghasilan tersebut bukan berasal atau didapat di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Warga Negara Asing (WNA) Termasuk Subjek Pajak?

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun subjek pajak dalam negeri salah satunya adalah warga negara asing yang:[1]

  1. bertempat tinggal di Indonesia;
  2. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
  3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Adapun keberadaan di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.[2]

Kemudian untuk subjek pajak luar negeri salah satunya adalah warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.[3]

Dalam hal ini, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[4]

Selanjutnya, subjek pajak luar negeri bagi WNA menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.[5]

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri menjelaskan kategori subjek pajak dalam negeri secara ringkas salah satunya sebagai berikut:

Orang pribadi yang:

  1. bertempat tinggal di Indonesia, atau
  2. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau
  3. dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sehingga, WNA memang benar termasuk subjek pajak, yang dalam hal ini subjek pajak luar negeri. Namun saat WNA bersangkutan telah memenuhi kriteria di atas, ia menjadi subjek pajak dalam negeri, dan secara otomatis WNA tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan 21 (“PPh 21”) yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri.[6]

Sedangkan WNA yang merupakan wajib pajak luar negeri dikenakan PPh 26 dan dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto yang wajib membayarkan.[7]

Jadi menjawab pertanyaan Anda, penghasilan WNA tentu saja terhindar dari double taxation sebagaimana Anda sebutkan karena telah jelas diatur siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajaknya juga.

 

PPh 26 bagi WNA

Pada dasarnya setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, salah satunya melalui kebijakan pengupahan, yang meliputi upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.[8] Artinya upah itu untuk pembayaran pesangon atau upah untuk perhitungan pajak penghasilan.[9]

Untuk itu, WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia serta termasuk sebagai wajib pajak luar negeri akan dikenakan PPh 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan atas penghasilan dari:

  1. dividen;
  2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
  3. pengembalian utang;
  4. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  5. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  6. hadiah dan penghargaan;
  7. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  8. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  9. keuntungan karena pembebasan utang.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, dianut 2 sistem pengenaan pajak yaitu:[10]

  1. pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  2. pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri.

Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal penghasilan lain WNA yang didapat di luar Indonesia bukan menjadi hak untuk memungut PPh karena penghasilan tersebut jelas bukan berasal atau didapat di Indonesia.

 

Contoh Hitungan PPh 26

Guna mempermudah gambaran Anda terkait perhitungan PPh 26, kami akan ilustrasikan contohnya. Misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100 juta kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong PPh 26 sebesar 20% dari Rp100 juta.[11]

Contoh lainnya, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan PPh 26 sebesar 20%.[12]

Lebih lanjut, mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dan PPh 26, Anda dapat merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

[1] Pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan (“UU PPh”)

[2] Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU PPh

[3] Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (4) UU PPh

[4] Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh

[5] Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh

[7] Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 UU PPh

[8] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[9] Penjelasan Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 88 ayat (3) huruf g UU Ketenagakerjaan

[10] Penjelasan Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 26 UU PPh

[11] Penjelasan Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU PPh

[12] Penjelasan Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU PPh