Penuntutan Ganti Rugi atas Pelanggaran Penahanan Anak

PERTANYAAN

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan mengajukan gugatan ganti kerugian atas kelebihan masa penahanan yang dialami saat proses peradilan. Apakah dalam proses pengajuan gugatan ganti kerugian tersebut ABH harus mengajukannya sendiri secara personal atau dapat diwakilkan oleh orang tuanya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Adakah Larangan Memberikan Nama Cina untuk Anak?

26 Feb, 2026

Melaporkan Tindakan Pelecehan Seksual Anak oleh Orang Tua

20 Jan, 2026

Kedudukan Kesaksian Anak Korban Tindak Pidana

20 Jan, 2026

Jerat Hukum Pengguna Jasa Prostitusi Anak

12 Jan, 2026

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Yang Berhak Menuntut Ganti Rugi atas Pelanggaran Penahanan ABH yang dibuat oleh R. Parsiholan Marpaung, S.H., M.H. dan dipublikasikan pada 26 Februari 2020.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Praperadilan Akibat Penahanan yang Tidak Sah

Proses peradilan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum (“ABH”) diatur dalam UU SPPA.

Terkait pertanyaan Anda, penahanan ABH dalam proses pemeriksaan pengadilan memang telah dibatasi untuk waktu tertentu. Pasal 35 UU SPPA mengatur bahwa:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Kelebihan waktu penahanan selama proses peradilan, maupun dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diatur pada pasal lain, merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana. ABH yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan tidak sah serta tuntutan ganti kerugian ke pengadilan negeri di wilayah perkara diperiksa.

Mengacu kepada Pasal 1 angka 15 UU 20/2025 tentang KUHAP baru menyebutkan praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam UU 20/2025.

Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa (penahanan) diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP baru.

ABH sendiri notabene masih di bawah umur, sehingga secara perdata masih berada dalam tanggung jawab/perwalian dari orang tuanya. Mengingat proses permohonan ganti kerugian tersebut dibuat dalam suatu bentuk permohonan yang mirip dengan permohonan dalam sistem hukum acara perdata, maka pengajuan permohonan ganti kerugian tersebut sebaiknya dilakukan oleh orang tua dari ABH.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.