Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketujuh dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 22 Maret 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Jumat, 4 Mei 2018, kedua kali pada Rabu, 18 Maret 2020, ketiga kali pada Rabu, 15 April 2020, keempat kalinya pada Jumat, 20 Mei 2022, kelima kalinya pada 13 Oktober 2023, dan keenam kalinya oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 11 April 2024.

KLINIK TERKAIT

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

30 Mei, 2025

Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan

07 Nov, 2024

Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang

23 Agt, 2024

Siapa yang Berwenang Mencabut Undang-Undang?

08 Mar, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekaligus menjawab pertanyaan Anda, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut uu no.12 tahun 2011 yang benar adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[1]

Kemudian, selain peraturan yang telah disebutkan di atas, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:[2]

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Perlu diingat, peraturan perundang-undangan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[3]

Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, perda provinsi, atau perda kabupaten/kota.[4]

Prinsip-prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagai informasi, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) menjelaskan ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut.

1. Lex superiori derogat legi inferiori: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. Lex specialis derogat legi generali: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. Lex posteriori derogat legi priori: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Baca juga: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.