Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 22 November 2010 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada tanggal 30 September 2021.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen, pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, diterangkan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Hal di atas dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Merujuk Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Salah satunya melalui BPSK. Namun, perlu diingat bahwa penyelesaian sengketa konsumen ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.[1]
Lantas, apa yang dimaksud dengan BPSK? Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh di luar pengadilan, dalam hal ini BPSK. Kepanjangan BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 17/2007 adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.[2] Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK juga dilakukan berdasarkan asas sederhana, cepat dan murah.[3]
Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau arbiter.[4]
Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, merujuk pada penjelasan di atas, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Artinya, benar bahwa diperlukan persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.
Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak bersifat memaksa alias secara sukarela. Dalam hal terdapat perjanjian yang mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan jalur penyelesaian sengketa tertentu seperti dijelaskan pada pertanyaan kedua Anda, maka, berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata, penyelesaian sengketa konsumen harus dilakukan berdasarkan yang diperjanjikan.
Baca juga: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata
Menjawab pertanyaan Anda mengenai pelaku usaha yang tidak hadir, pada dasarnya salah satu kewenangan BPSK adalah untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.[5]
Selain itu, kewenangan BPSK termasuk juga untuk memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen.[6]
Baca juga: Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam hal pelaku usaha tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK, maka berdasarkan Pasal 4 huruf i Permendag 17/2007, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha.
Jadi menjawab pertanyaan ketiga Anda, pada dasarnya BPSK tidak dapat memaksa pelaku usaha yang menolak untuk hadir dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Namun, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
Menjawab pertanyaan keempat, bagaimana kekuatan hukum suatu putusan arbitrase BPSK yang dibuat tanpa kehadiran pelaku usaha? Terkait hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Permendag 17/2007, sebagai berikut:
- Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama), Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.
- Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.
- Apabila pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.
Berdasarkan pasal di atas, jika pelaku usaha tidak hadir pada persidangan I, maka diberikan kesempatan terakhir untuk hadir di persidangan ke II dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Sedangkan, jika pelaku usaha tidak hadir pada persidangan ke II, maka putusan arbitrase menyatakan bahwa gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.
Akan tetapi, terhadap putusan BPSK tersebut dapat diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.[7]
Keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK,[8] melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata.[9] Keberatan atas putusan BPSK ini diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen.
[1] Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)
[2] Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Permendag 17/2007”)
[3] Pasal 2 ayat (1) Permendag 17/2007
[4] Pasal 2 ayat (2) Permendag 17/2007
[5] Pasal 4 huruf g Permendag 17/2007
[6] Pasal 4 huruf h Permendag 17/2007
[7] Pasal 33 jo. Pasal 34 Permendag 17/2007
[8] Pasal 35 ayat (2) Permendag 17/2007
[9] Pasal 35 ayat (3) Permendag 17/2007
[10] Pasal 35 ayat (1) Permendag 17/2007