Rabu, 15 Agustus 2018
Prosedur KITAS dan KITAP
Pertanyaan :

Prosedur KITAS dan KITAP

Bagaimana cara dan prosedur untuk pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap) untuk Tenaga Kerja Asing dan di mana pengurusan izin tersebut? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pada Kamis, 04 November 2010 kemudian dimutakhirkan kedua kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan pada Rabu, 02 Agustus 2017.
 
Intisari:
 
 
KITAS/ITAS yang dimaksud adalah (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP adalah (Kartu) Izin Tinggal Tetap.
 
Permohonan KITAS dan KITAP diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
 
Siapa saja pihak-pihak yang berhak memperoleh KITAS dan KITAP? Bagaimana syarat dan prosedur memperolehnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud dengan KITAS/ITAS adalah (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP adalah (Kartu) Izin Tinggal Tetap.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 31/2013”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“PP 26/2016”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing (“Permenkumham 16/2018”).
 
Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS)
ITAS diberikan kepada:[1]
  1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
  2. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang ITAS ;
  3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
  4. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  6. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
 
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan ITAS dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.[2]
 
Prosedur pengurusan ITAS untuk Tenaga Kerja Asing (“TKA”) kami rangkum sebagai berikut:
  1. Permohonan ITAS diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.[3] Jadi, tempat pengurusan ITAS  adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Bagi TKA yang memang tujuannya untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia,[4] permohonan diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[5]
    1. surat penjaminan dari Penjamin;
    2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    3. surat keterangan domisili; dan
    4. surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  3. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Tanda Masuk[6] diberikan. Jika melewati jangka waktu tersebut, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]
  4. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa persyaratan-persyaratan tersebut.[8]
  5. Dalam hal pemeriksaan persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan ITAS.[9]
 
Sebagai informasi tambahan untuk Anda, dalam rangka penyederhanaan dalam proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal bagi TKA di Indonesia, kini telah terbit Permenkumham 16/2018. Pemberian ITAS untuk calon TKA dilaksanakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi[10] tertentu.[11]
 
Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi menyelesaikan pemberian ITAS calon TKA melalui mekanisme:[12]
  1. memberikan Tanda Masuk berbentuk stiker yang memuat data TKA sekaligus ITAS dan Izin Masuk Kembali; dan
  2. memberikan ITAS elektronik melalui mekanisme pengambilan data biometrik.
Data ITAS elektronik dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) kepada Pemberi Kerja TKA, calon TKA, Divisi Keimigrasian, dan kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal TKA.[13]
 
ITAS diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.[14]
 
ITAS juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan, dalam waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang. Perpanjangan ITAS diberikan paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.[15]
 
Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP)
ITAP dapat diberikan kepada (diberikan melalui alih status):[16]
  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
  2. keluarga karena perkawinan campuran;
  3. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia
 
ITAP yang diberikan kepada Orang Asing juga dapat diberikan kepada (diberikan secara langsung tanpa melalui alih status):[17]
  1. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
  2. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
  3. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
 
Prosedur pengurusan ITAP untuk TKA kami rangkum sebagai berikut:
  1. Permohonan ITAP diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.[18] Jadi, tempat pengurusan ITAP  adalah di Kantor Imigrasi setempat dimana orang asing yang bersangkutan itu tinggal.
  2. Permohonan ITAP diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:[19]
    1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
    2. fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku
    3. surat keterangan domisili;
    4. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
    5. rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
  3. Kemudian, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan tersebut.[20]
  4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan permohonan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan ITAP.[21]
 
ITAP diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.[22]
 
Sebagai catatan penting dan masih menyangkut soal pertanyaan Anda, TKA pemegang ITAS diberikan ITAP setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.[23]
 
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap (“Permenkumham 43/2015”) disebutkan bahwa permohonan alih status ITAS menjadi ITAP diajukan TKA dengan cara mengisi aplikasi data serta melampirkan dokumen:[24]
  1. surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;
  3. KITAS;
  4. surat penjaminan dari Penjamin;
  5. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab;
  6. KITAS atau KITAP dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab berkewarganegaraan asing;
  7. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin; dan
  8. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
 
Selain dokumen-dokumen tersebut, TKA juga harus melampirkan:[25]
  1. izin mempekerjakan TKA dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  2. KITAS yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan
  3. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.
 
Ini berarti, untuk mendapatkan KITAP, seorang TKA yang memiliki KITAS harus telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia, telah menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan menduduki jabatan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai alih status KITAS menjadi KITAP bagi TKA dapat Anda simak Jabatan-Jabatan TKA yang Dapat Memperoleh KITAP.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 141 ayat (1) PP 31/2013
[2] Pasal 55 UU Keimigrasian
[3] Pasal 142 ayat (1) PP 31/2013
[4] Pasal 141 ayat (2) huruf b jo. Pasal 141 ayat (1) huruf a PP 31/2013
[5] Pasal 142 ayat (2) huruf d PP 31/2013
[6] Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 8 PP 31/2013)
[7] Pasal 143 PP 31/2013
[8] Pasal 144 ayat (1) PP 31/2013
[9] Pasal 144 ayat (2) PP 31/2013
[10] Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 2 Permenkumham 16/2018)
[11] Pasal 8 ayat (1) Permenkumham 16/2018
[12] Pasal 9 ayat (1) Permenkumham 16/2018
[13] Pasal 9 ayat (2) Permenkumham 16/2018
[14] Pasal 148 PP 31/2013
[15] Pasal 149 PP 31/2013
[16] Pasal 54 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 152 ayat (1) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (3) PP 31/2013
[17] Pasal 152 ayat (2) PP 31/2013 jo. Pasal 152 ayat (4) PP 31/2013
[18] Pasal 153 ayat (1) PP 31/2013
[19] Pasal 153 ayat (2) PP 31/2013
[20] Pasal 154 ayat (1) PP 31/2013
[21] Pasal 154 ayat (2) PP 31/2013
[22] Pasal 155 PP 31/2013
[23] Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Keimigrasian
[24]  Pasal 39 Permenkumham 43/2015
[25] Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 37 huruf b Permenkumham 43/2015



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua