Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cara Mengurusnya

Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cara Mengurusnya
Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cara Mengurusnya

PERTANYAAN

Bagaimana kita sebagai orang awam ingin melakukan/memohon pembebasan bersyarat terhadap orang lain/keluarga tanpa menggunakan jasa hukum dari advokat? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Pembebasan Bersyarat yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2018, lalu pertama kali dimutakhirkan pada 18 Juli 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu Pembebasan Bersyarat?

    Berdasarkan UU 22/2022, pembebasan bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan juga anak binaan.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Bagi narapidana, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan (“lapas”) untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[2] Sedangkan, bagi anak binaan, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan anak binaan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[3]

    Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.[4]

    Namun, guna menyederhanakan jawaban, kami hanya akan mengulas tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.

    Syarat Pembebasan Bersyarat Secara Umum

    Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:[5]

    1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
    2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
    3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
    4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

    Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:[6]

    1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
    2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas;
    3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
    4. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
    5. salinan register F dari kepala lapas;
    6. salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
    7. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    8. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    2. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

    Dalam hal surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.[7]

    Selain syarat umum di atas, terdapat persyaratan khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, yaitu:[8]

    1. tindak pidana terorisme;
    2. tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika;
    3. tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia (“HAM”) yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

    Baca juga: Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

    Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Terorisme

    Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus berupa:[9]

    1. telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
    2. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
    3. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

    Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera dalam persyaratan umum, narapidana tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi yang dari kepala lapas dan/atau kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.[10]

    Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba

    Pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, atau psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan umum di atas, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi berupa::[11]

    1. telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan
    2. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

    Serta membuktikan telah memenuhi syarat tersebut dengan melampirkan dokumen sebagaimana tertera di atas.[12]

    Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Korupsi

    Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya juga harus memenuhi persyaratan umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain itu, terdapat juga persyaratan khusus sebagai berikut:[13]

    1. telah menjalani minimal 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
    2. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani.

    Kemudian, pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana sudah diterangkan di atas dan khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi harus juga melampirkan telah membayar lunas denda dan uang pengganti.[14]

    Cara Mengurus Pembebasan Bersyarat

    Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[15]

    Penting untuk diketahui, bahwa sebagaimana diinformasikan pada artikel Kemenkumham Jadi 3 Kementerian, Ini Strategi Sekjen Kemenkumham untuk Transformasi, Kemenkumham saat ini sudah dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (“Kemenimipas”). Mengingat urusan pemasyarakatan merupakan tugas dari Kemenimipas,[16] maka mengenai pembebasan bersyarat saat ini menjadi urusan Kemenimipas.

    Berikut kami rangkum tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat:

    1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.[17]
    2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di lapas. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas.[18]
    3. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.[19]
    4. Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, kepala lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenimipas.[20]
    5. Kemudian, kepala Kantor Wilayah Kemenimipas melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari sejak tanggal usul pembebasan bersyarat diterima dari kepala lapas yang hasilnya disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Kemenimipas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.[21]
    6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari kepala lapas.[22]
    7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah Kemenimpas.[23]

    Dengan demikian, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku setelah memperoleh keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari,t, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
    2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
    4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
    5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

    Referensi:

    Kemenkumham Jadi 3 Kementerian, Ini Strategi Sekjen Kemenkumham untuk Transformasi, yang diakses pada 06 November 2026, pukul 15.17 WIB.


    [1] Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf f jo. Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”)

    [2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU 22/2022

    [3] Pasal 13 ayat (1) hudu f UU 22/2022

    [6] Pasal 83 ayat (1) Permenkumham 7/2022

    [7] Pasal 83 ayat (2) Permenkumham 7/2022

    [8] Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Permenkumham 7/2022

    [9] Pasal 84 Permenkumham 7/2022

    [10] Pasal 88 ayat (1) Permenkumham 3/2018

    [11] Pasal 85 Permenkumham 7/2022

    [12] Pasal 82 ayat (1) Permenkumham 7/2022

    [13] Pasal 86 Permenkumham 7/2022

    [14] Pasal 86 ayat (2) Permenkumham 3/2018

    [15] Pasal 94 Permenkumham 3/2018

    [17] Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018

    [18] Pasal 95 ayat (3) dan (4) Permenkumham 3/2018

    [19] Pasal 96 ayat (1) Permenkumham 3/2018

    [20] Pasal 96 ayat (2) Permenkumham 3/2018

    [21] Pasal 97 Permenkumham 3/2018

    [22] Pasal 98 ayat (1) Permenkumham 3/2018

    [23] Pasal 99 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000