Dapatkah Rentenir Dipidana karena Memberikan Bunga Tinggi?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dapatkah Rentenir Dipidana? yang dibuat oleh Dr. Flora Dianti, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 November 2011, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada 2 September 2022.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Layanan Pinjaman Bank Digital dengan Pinjol

12 Sep, 2023

Akun Pay Later Anda Di-Hack? Lakukan Langkah Ini

19 Jul, 2022

Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?

15 Jun, 2022

Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?

12 Apr, 2022

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Mengenal Kedudukan Rentenir

Apa itu rentenir? KBBI mengartikan rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Rentenir dikenal pula dengan sebutan tukang riba, pelepas uang, dan lintah darat.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam.

Perjanjian semacam itu, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem hukum adat maupun dalam sistem hukum perdata. Kemudian, di lain pihak, dalam hukum pidana pun tidak ada larangan yang mengaturnya (khususnya tindak pidana perbankan).

Menjawab pertanyaan Anda, adalah sangatlah keliru jika seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalankan praktik "bank gelap" (istilah ini bukan istilah hukum dan tidak dikenal dalam UU Perbankan).

Dalam ketentuan Pasal 14 angka 50 UU P2SK yang mengubah Pasal 46 ayat (1) UU 10/1998 dikatakan bahwa setiap orang dilarang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari OJK. Jika dilanggar, pelakunya diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp50 miliar dan paling banyak Rp600 miliar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan pihak yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan. Dengan demikian, rentenir tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana perbankan atau tidak menjalankan usaha bank gelap.

Menjawab pertanyaan Anda, perbuatan pinjam meminjam uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang legal atau perbuatan tidak terlarang yang tidak dapat dipidana.

Argumentasi ini didukung oleh dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Terkait pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga, ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata menerangkan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.

Besaran Bunga Pinjaman yang Diperbolehkan

Tidak ada aturan pasti mengenai besaran bunga yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan bunga yang terlampau tinggi dikenal dalam bentuk "Woeker-ordonantie 1938", yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524.

Dalam Staatsblad tersebut, R. Subekti ditetapkan bahwa apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya.[1]

Bertolak ke sistem hukum adat, berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 22 Juli 1972, No. 289 K/Sip/1972, penetapan besarnya bunga cenderung lebih liberal, artinya besarnya suku bunga pinjaman adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Terkait pertanyaan Anda, kami simpulkan bahwa penetapan bunga yang dinilai tinggi bukanlah suatu tindak pidana, melainkan suatu penyalahgunaan keadaan (undue influence atau misbruik van omstandigheden) yang dikenal dalam hukum perdata.

Menurut Gr. Van der Burght, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut.[2]

Pihak kreditur (rentenir) dalam suatu perjanjian pinjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur (peminjam) yang berada posisi lemah, di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur.

Menjawab pertanyaan dapatkah rentenir dipidana? Kami terangkan sekali lagi bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga adalah perbuatan yang legal atau dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, rentenir tidak dapat dipidana dengan alasan pemberian bunga.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/Sip/1972.

Referensi:

1. Gr. Van der Burght. Buku Tentang Perikatan. Bandung: Mandar Maju, 1999;
2. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014;
3. Rentenir, yang diakses pada 24 Desember 2025 pukul 10..15 WIB.

[1] R. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 130

[2] Gr. Van der Burght. Buku Tentang Perikatan. Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 68