Rabu, 03 Oktober 2018
Pertanyaan :
Jika PNS Ingin Mengkritik Pemerintah Lewat Media Massa
Saya ingin menanyakan tentang seorang PNS yang melakukan kritikan terhadap penguasa di daerah melalui media cetak. Pertanyaan saya adalah, apakah ada peraturan yang melarang apabila seorang PNS mengkritik atas nama masyarakat bukan atas nama instansi dan tidak memakai atribut PNS? Dan ada satu kasus lagi, PNS ini difitnah di jejaring sosial atas tuduhan yang tidak berdasar, dengan mengunggah foto di jejaring sosial tersebut. Apakah orang yang mengunggah bisa dikenakan UU ITE? Terima kasih.
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 06 September 2012
 
Intisari :
 
 
Berkaitan dengan perbuatan mengkritik pemerintah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”), jika PNS mengkritik pemerintah, maka harus melalui prosedur yang diatur dalam PP 53/2010, yakni dengan cara melaporkan kepada atasannya tentang hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
 
Jika kewajiban melaporkan ini dilanggar, maka PNS tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari ringan hingga berat.
 
Kemudian mengenai PNS yang difitnah di sosial media atas tuduhan yang tidak berdasar, maka pelaku dapat dijerat dengan pidana penghinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Aturan Kritik yang Disampaikan oleh PNS pada Pemerintah
Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).
 
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[1]
 
Untuk mengatur perilaku seorang PNS dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pengaturan tentang perilaku PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Kewajiban sebagai seorang PNS untuk taat dan setia terhadap Pemerintah disebutkan dalam Pasal 3 angka 3 PP 53/2010, yaitu:
 
Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
 
Di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 PP 53/2010 dikatakan bahwa:
 
Yang dimaksud dengan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945.
 
Selain itu, di dalam Pasal 8 angka 8 PP 53/2010 diatur bahwa PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan jika tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Apabila pelanggaran atas kewajiban melaporkan hal tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, maka PNS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman disiplin sedang,[2] dan disiplin berat jika berdampak negatif pada pemerintahan dan/atau negara.[3]
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, jika seandainya seorang PNS ingin menyampaikan kritik kepada penguasa/pemerintah daerah setempat, maka hal itu harus dilakukan melalui prosedur yang telah diatur. Menurut PP 53/2010 yaitu PNS wajib melaporkan kepada atasan jika mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. Jika kewajiban ini dilanggar, maka PNS tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari ringan hingga berat.
 
Jadi jika menjawab seorang PNS mengkritik pemerintah, maka harus melalui prosedur yang diatur dalam PP 53/2010 dengan cara melaporkan kepada atasannya tentang hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
 
Ketentuan Pidana
Berkaitan dengan jika kritik tersebut disampaikan melalui media massa, baik sebagai PNS ataupun bukan sebagai PNS, maka pihak yang dirugikan oleh kritik tersebut dapat mengadukan orang yang bersangkutan ke polisi atas tuduhan penghinaan, khususnya dengan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), juga Pasal 311 ayat (1) KUHP.
 
Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan jo. Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang penistaan dengan tulisan:
 
Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.000.[4]
 
Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.000.
 
Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah:
 
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 
Kemudian mengenai foto yang diunggah (upload) ke jejaring sosial, foto yang diunggah tersebut termasuk sebagai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Kemudian larangan terhadap penggunaan informasi elektronik salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu:
 
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan kepada setiap orang dan bukan untuk pihak tertentu saja, sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pasal ini diancam dengan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yakni:
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[1] Pasal 1 angka 3 UU ASN
[2] Pasal 9 angka 10 PP 53/2010
[3] Pasal 10 angka 8 PP 53/2010


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).