Apakah Karyawan Koperasi Berhak Mendapat Upah Minimum?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pengaturan tentang Gaji Karyawan Koperasi yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 21 Februari 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 04 April 2019.

KLINIK TERKAIT

Komponen Upah Karyawan dalam Aturan Pengupahan

04 Jun, 2026

Bolehkah Menaikkan Jam Kerja karena Upah Minimum Naik?

20 Mei, 2026

Prosedur Pendirian Koperasi

19 Nov, 2025

Siapa yang Berwenang Menetapkan Upah Minimum?

06 Des, 2024

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Koperasi sebagai Pemberi Kerja

Apa yang dimaksud dengan koperasi? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 25/1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dalam melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum ketika akta pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah.[1]

Lantas, apakah koperasi tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan?

Perlu diketahui bahwa secara historis, ketentuan mengenai imbalan bagi pengawas koperasi, gaji dan tunjangan pengurus koperasi, serta bonus bagi pengawas, pengurus dan karyawan koperasi pernah diatur dalam UU 17/2012 yaitu Pasal 49 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1) huruf c. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, undang-undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan bahwa UU 25/1992 berlaku sementara sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Dalam UU 25/1992, ketentuan mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus tidak diatur. Oleh karena itu, mengenai upah karyawan koperasi merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, Perppu Cipta Kerja, serta aturan pelaksananya.

Namun, apakah koperasi bisa dikategorikan sebagai pemberi kerja atau pengusaha menurut UU Ketenagakerjaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi pemberi kerja menurut Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu, jika merujuk pada definisinya, koperasi juga dikategorikan sebagai perusahaan yang menurut Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan adalah:

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Adapun pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri, bukan miliknya, ataupun yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, koperasi yang mempekerjakan tenaga kerja dikategorikan sebagai pemberi kerja atau pengusaha. Sedangkan karyawan koperasi merupakan pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[3]

Upah Minimum bagi Karyawan Koperasi

Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk penghasilan dari pekerjaannya itu yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, rekreasi, serta jaminan hari tua.[4]

Pemerintah pusat dengan melibatkan dewan pengupahan daerah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi manusia,[5] salah satunya dengan upah minimum.[6]

Kembali pada pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah, yaitu:[7]

1. upah tanpa tunjangan; atau
2. upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.[8]

Kemudian, berdasarkan aturan upah minimum terbaru, yaitu Pasal 25 ayat (1) PP 49/2025upah minimum terdiri atas:

1. Upah minimum provinsi (“UMP”) yang ditetapkan gubernur setiap tahun.[9]
2. Upah minimum kabupaten/kota (“UMK”) dengan syarat tertentu, ditetapkan oleh gubernur jika hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.[10] Penetapan UMK hanya ketika memenuhi syarat tertentu yaitu berkenaan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan nilai pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 31A PP 51/2023.
3. Upah minimum sektoral provinsi yang wajib ditetapkan oleh gubernur[11] untuk sektor tertentu di provinsi tersebut dengan kriteria KBLI 5 digit, ada lebih dari 1 perusahaan pada sektor yang bersangkutan dengan skala usaha menengah dan/atau besar, serta memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.[12]
4. Upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh gubernur[13] untuk sektor tertentu di kabupaten/kota tersebut dengan kriteria yang sama dengan ketentuan upah minimum sektoral provinsi.[14]

Meskipun demikian, upah minimum ini dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam artikel Kriteria UMKM Terbaru, dengan ketentuan paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.[15] Data rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan ini didasarkan pada data dari BPS.[16]

Sepanjang penelusuran kami, ketentuan mengenai pengecualian pengupahan di bawah upah minimum tersebut tidak secara eksplisit ditujukan untuk koperasi. Meskipun demikian, apabila skala usaha dari koperasi memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil, maka dapat dikecualikan dari kewajiban menggunakan upah minimum dengan tetap mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana kami jelaskan di atas.

Namun, jika koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria skala usaha mikro atau kecil, maka gaji karyawan koperasi minimal harus sesuai dengan ketentuan mengenai upah minimum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Pengupahan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

[1] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[2] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[3] Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 81 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hal. 681

[5] Pasal 81 angka 27 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hal. 682

[6] Pasal 81 angka 27 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 ayat (3) huruf a UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[8] Pasal 23 ayat (2) PP Pengupahan

[9] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 49/2025”)

[10] Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

[11] Pasal 35A ayat (1) PP 49/2025

[12] Pasal 35B PP 49/2025

[13] Pasal 35F ayat (1) PP 49/2025

[14] Pasal 35G PP 49/2025

[15] Pasal 36 jo. Pasal 37 PP Pengupahan

[16] Pasal 36 ayat (3) PP Pengupahan