Pidana
Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas
Bacaan 4 Menit
PERTANYAAN
Apa perbedaan putusan bebas dan lepas? Mohon jelaskan secara singkat.
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Februari 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 13 Juni 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dasar Hukum Putusan Bebas dan Putusan Lepas
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Pada dasarnya, putusan bebas diatur dalam Pasal 244 ayat (2) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP lama yang saat ini sudah tidak berlaku, sebagai berikut:
| Pasal 191 ayat (1) KUHAP | Pasal 244 ayat (2) UU 20/2025 |
| Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; | Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas. |
Baca juga: Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?
Sedangkan putusan lepas diatur dalam pasal berikut:
| Pasal 191 ayat (2) KUHAP | Pasal 244 ayat (2) UU 20/2025 |
| Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum; | Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. |
Baca juga: Upaya Hukum Putusan Bebas dan Putusan Lepas Perkara Pidana
Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas
Menjawab pertanyaan Anda, mengutip pendapat Lilik Mulyadi dalam Hukum Acara Pidana (hal. 152-153), maka perbedaan putusan bebas dan putusan lepas adalah sebagai berikut:
Pada putusan bebas (vrijspraak), tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Sedangkan pada putusan lepas (ontslag van rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.
Kemudian, selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud di atas, menurut penulis sebelumnya, yaitu Albert Aries, penjatuhan putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).
Lebih lanjut, Albert Aries memberikan contoh, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik, namun dia melakukan pencemaran nama baik karena terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas dan bukan putusan bebas.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Referensi:
Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.