Apakah LPKSM Dapat Beracara di Persidangan?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dapat Beracara di Persidangan? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Desember 2013.

KLINIK TERKAIT

Apakah Pasien Termasuk Konsumen?

28 Jul, 2025

Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia

26 Agt, 2024

Menggugat Restoran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

25 Okt, 2013

Aturan dan Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Konsumen

10 Mar, 2012

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perlu diketahui sebelumnya, menurut Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Adapun tugas LPKSM meliputi kegiatan:[1]

1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tugas LPKSM berkaitan dengan pertanyaan Anda, yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7 PP LPKSM yang menyatakan:

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Meskipun PP LPKSM dan perubahannya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak, akan tetapi, berdasarkan penelusuran kami dan mengacu pada rumusan pasal-pasal dalam PP LPKSM dan perubahannya, tugas LPKSM sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen.

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa jasa hukum hanyalah diberikan oleh orang yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat, sebagai berikut:

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Baca juga: Cara dan Tahapan Menjadi Pengacara di Indonesia

Akan tetapi, pada prinsipnya LPKSM diberikan hak untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila LPKSM yang Anda maksud berbadan hukum atau yayasan, maka LPKSM tersebut dapat melakukan gugatan terhadap sengketa permasalahan konsumen sebagaimana Anda tanyakan.

Contoh Kasus

Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami berikan contoh kasus dalam Putusan PN Kepanjen 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ. Dalam putusan tersebut diuraikan bahwa ada 2 penggugat, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, yang mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen (“Penggugat I”), serta konsumen yang mengadu kepada Penggugat I karena dirugikan oleh pelaku usaha (“Penggugat II”). Kedua penggugat menggugat suatu koperasi yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku usaha (“Tergugat”) (hal. 1).

Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen tersebut berperan sebagai penerima kuasa dari Penggugat II (dalam hal ini beracara di pengadilan untuk memberikan jasa hukum), maka berdasarkan UU Advokat yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat (hal. 8).

Akan tetapi, apabila lembaga perlindungan konsumen tersebut bertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakah LPKSM tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak (legitima persona standi in judicio) (hal. 17).

Gugatan atas pelanggaran konsumen dapat dilakukan oleh LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtspersoon). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut (hal. 20):

1. adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri;
4. adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;

Setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan, syarat adanya harta kekayaan yang terpisah untuk diakuinya sebagai badan hukum tidak dipenuhi oleh LPKSM tersebut. Dalam anggaran dasar Penggugat I, tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan Penggugat I dengan harta kekayaan para pengurusnya. Selain itu, tidak nampak adanya bukti pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, LPKSM ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat sebagaimana disebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (hal. 20-21).

Dengan demikian, mengacu pada contoh tersebut, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) menyimpulkan bahwa suatu LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan UU Advokat. Adapun hak yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ.