Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah inia dalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 7 April 2014.

KLINIK TERKAIT

Bagaimana Status Hukum Harta Yayasan yang Bubar?

09 Feb, 2026

Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?

05 Mar, 2025

Prosedur Pencabutan Perizinan Berusaha PT yang Dilikuidasi

27 Feb, 2025

Pembayaran Utang Jika Perusahaan Telah Bubar

18 Feb, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kami berasumsi bahwa “melikuidasi” yang Anda maksud di sini adalah membubarkan anak perusahaan tersebut karena dinilai tidak ada prospek lagi ke depannya serta karena adanya keadaan perusahaan yang terus merugi.

Pembubaran Perseroan

Berkenaan dengan likuidasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana yang Anda tanyakan, maka harus merujuk pada ketentuan PP 45/2005 dan perubahannya. Namun, kami asumsikan bahwa BUMN yang Anda maksud berbentuk perseroan terbatas (“PT”/perseroan). Adapun berdasarkan Pasal 2 PP 45/2005, pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran persero[1] dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, yaitu UU PT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Sebelum berbicara mengenai likuidasi lebih lanjut, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pembubaran perseroan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 543) pengertian pembubaran perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU PT yaitu penghentian kegiatan usaha perseroan. Namun, penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Sebagai informasi, berikut adalah bunyi Pasal 143 ayat (1) UU PT selengkapnya:

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Lebih lanjut, dasar pembubaran perseroan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6. karena dicabutnya usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan pembubaran di atas, kami berasumsi bahwa pembubaran perusahaan dalam permasalahan Anda dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan (dalam hal ini karena keputusan RUPS), maka wajib untuk diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator dan kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua utusan perseroan dalam rangka likuidasi.[2]

Lantas, bagaimana prosedur likuidasi PT?

Prosedur Likuidasi PT

Mengenai likuidasi, UU PT tidak secara spesifik mengatur mengenai definisi dari likuidasi. Adapun definisi likuidasi menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, likuidasi adalah pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasar keputusan RUPS atau berdasar penetapan pengadilan yang menghentikan atau membubarkan perseroan.[3]

Dalam hal syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka proses likuidasi diawali dengan ditunjuknya seorang atau lebih likuidator. Jika tidak ditentukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut, maka direksi bertindak sebagai likuidator.[4] Menurut Rizky Dwinanto (penulis sebelumnya), dalam praktiknya, likuidator yang ditunjuk bisa orang profesional yang ahli di bidangnya (dalam arti seseorang di luar struktur manajemen perusahaan), namun banyak juga likuidator yang ditunjuk adalah direksi dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya, likuidator diberikan kewenangan luas termasuk membentuk tim likuidator dan menunjuk konsultan-konsultan lainnya guna membantu proses likuidasi.

Menjawab pertanyaan Anda, prosedur likuidasi diatur dalam Bab X UU PT tentang pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan, khususnya dalam Pasal 147 s.d. Pasal 152 UU PT, dimana prosedur likuidasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, antara lain:

1. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan:[5]

1. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, yang memuat:[6]

1. pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
2. nama dan alamat likuidator;
3. tata cara pengajuan tagihan; dan
4. jangka waktu pengajuan tagihan, yaitu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.[7]

2. Pembubaran perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM (“menteri”) untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi, yang wajib dilengkapi dengan bukti:[8]

1. dasar hukum pembubaran perseroan; dan
2. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar

Jika pemberitahuan kepada kreditor dan menteri belum dilakukan, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Lalu, dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan, maka likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian atas kerugian yang diderita pihak ketiga.[9]

Perlu diingat, dalam korespondensi keluar atas nama perseroan ini harus menambahkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan yang dilikuidasi (contoh: PT A dalam likuidasi).[10]

2. Pemberesan Harta Kekakayaan Perseroan

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU PT, melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi merupakan kewajiban likuidator, yang meliputi pelaksanaan:

1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
2. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
3. pembayaran kepada para kreditor;
4. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
5. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Terhadap rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, kreditor dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.[11] Jika pengajuan keberatan ditolak oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal penolakan.[12]

Perlu diketahui bahwa dalam hal likuidator memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.[13]

Baca juga: Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

3. Pemberitahuan Hasil Akhir Likuidasi

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan.[14] Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.[15]

Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.[16]

Setelah dilakukan pemberitahuan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi, menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.[17] Lalu, menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[18]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.