Apakah Boleh Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 September 2014.

KLINIK TERKAIT

Wali Nikah Bagi Anak Hasil Married by Accident

24 Jul, 2025

Hamil Setelah Nikah Siri, Siapa yang Berhak Jadi Wali Nikah Anaknya?

30 Apr, 2025

Hukum Dinikahkan oleh Wali Nikah yang Tidak Berhak

15 Des, 2023

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

16 Mar, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Rukun Perkawinan dalam Islam

Secara umum, perkawinan diatur dalam ketentuan UU 1/1974 dan perubahannya. Berdasarkan Pasal 1 UU 1/1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1] Selain itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Dalam hukum islam, terdapat rukun perkawinan yang harus diperhatikan, yang terdapat dalam Pasal 14 KHI, antara lain:

1. calon suami;
2. calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi; dan
5. ijab dan kabul.

Wali nikah sebagaimana Anda tanyakan, merupakan individu yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan.[3] Lebih lanjut, Pasal 19 KHI menerangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menurut Pasal 20 ayat (1) KHI, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat wali nikah hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Wali Nasab dan Wali Hakim

Wali nikah sendiri terdiri dari:[4]

1. wali nasab; dan
2. wali hakim.

Terkait hal ini, pertanyaan yang umum ditanyakan adalah wali nikah ada 4 macam yaitu? Menurut Pasal 21 ayat (1) KHI, wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yang terdiri dari:

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Siapa saja yang berhak menjadi wali nikah? Berkaitan dengan wali nasab, Pasal 12 ayat (3) Permenag 30/2024 lebih spesifik menerangkan urutan wali nikah sebagai berikut:

1. bapak kandung;
2. kakek, yaitu bapak dari bapak;
3. buyut, yaitu bapak dari kakek;
4. saudara laki-laki sebapak dan seibu;
5. saudara laki-laki sebapak;
6. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu;
7. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
8. paman, yaitu saudara laki-laki bapak sebapak dan seibu;
9. paman sebapak, yaitu saudara laki0laki bapak sebapak;
10. anak paman sebapak dan seibu;
11. anak paman sebapak;
12. cucu paman sebapak dan seibu;
13. cucu paman sebapak;
14. paman bapak sebapak dan seibu;
15. paman bapak sebapak;
16. anak paman bapak sebapak dan seibu; dan
17. anak paman bapak sebapak.

Dari kelompok-kelompok dan urutan wali nikah di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;[5]
2. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah;[6]
3. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;[7]
4. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[8]

Kemudian, untuk wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.[9] Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[10]

Jika penjelasan di atas dihubungkan dengan pertanyaan Anda, maka dapat ditemukan jawaban bahwa pada dasarnya ayah angkat Anda tidak dapat menjadi wali nikah Anda karena bukan termasuk wali nasab.

Hal ini karena dalam hukum Islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat, tidak boleh diubah nasabnya. Artinya nasab anak tersebut tetap ke orang tua aslinya. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak atau keluarga dari bapak kandung anak tersebut sesuai dengan urutan nasab.[11]

Namun, ayah angkat bisa jadi wali nikah, jika dia mendapatkan mandat dari ayah kandung anak tersebut. Dalam hal ini, ayah angkat berstatus sebagai penerima wasiat wakil di bapak asli.[12] Mengenai perwakilan wali ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Permenag 30/2024, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada pegawai pencatat nikah (“PPN)”, atau orang lain yang memenuhi syarat wali nikah.

Apakah boleh bapak angkat menjadi wali nikah? Dalam kasus Anda, hal ini hanya dapat dimungkinkan jika bapak angkat Anda mendapatkan mandat dari ayah kandung Anda sebagai penerima wasiat wakil. Namun jika bapak angkat tidak mendapatkan mandat atau tidak izin kepada bapak kandung Anda sebagai wali yang sah, maka bapak anngkat Anda tidak boleh menjadi wali pernikahan Anda.[13]

Dengan demikian, kami tetap menyarankan Anda mencari asal-usul Anda dan mencari siapa yang dapat menjadi wali nasab Anda. Jika memang tidak dimungkinkan untuk menemukan wali nasab Anda, maka yang dapat menjadi wali nikah Anda adalah wali hakim, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.[14]

Hak Mengetahui Asal Usul Anak Angkat

Selain bertanya soal wali nikah, Anda juga bertanya soal hak Anda sebagai anak adopsi mengetahui asal usul Anda. Berkenaan hak tersebut, Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya ini, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.[15]

Lalu, dalam hal anak diangkat oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.[16] Namun, pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, yang berarti apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 tahun.[17]

Artinya, jika saat ini usia Anda sudah mendekati atau bahkan melebihi usia 18 tahun, maka Anda berhak untuk diberitahu oleh orang tua angkat Anda mengenai asal-usul Anda dan orang tua kandung Anda.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Referensi:

1. Hafid. Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, 2022;
2. Revi Inayatillah. Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 8, Nomor 1, 2024.