Pembinaan Narapidana Seumur Hidup

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak yang Tidak Didapatkan oleh Narapidana Seumur Hidup yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Desember 2014.

KLINIK TERKAIT

Hak-hak Tahanan dan Narapidana yang Harus Dipenuhi

12 Jan, 2026

Alasan Dicabutnya Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

08 Okt, 2025

Syarat Narapidana Korupsi Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

19 Agt, 2025

Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

27 Des, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar hukum pembinaan narapidana di Indonesia diatur pada UU Pemasyarakatan, PP 31/1999, dan aturan pelaksana di bawahnya.

Sepanjang penelusuran kami, pola pembinaan tidak membedakan antara narapidana pemidanaan waktu tertentu dengan narapidana seumur hidup secara tegas, kecuali narapidana seumur hidup tersebut dikategorikan sebagai pembinaan bagi narapidana risiko tinggi menurut Pasal 54 UU Pemasyarakatan serta pembinaan khusus bagi narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi menurut Pasal 12 PP 31/1999.

Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[1] Makna seumur hidup tidak ditemukan dalam penjelasan namun dapat ditafsir sebagai jangka waktu yang pasti (a definite period of time) dalam menjalani pidana sepanjang hidup seseorang.[2]

Terkait narapidana ini, kami juga akan merujuk pada KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026.

Dalam KUHP lama, ditegaskan bahwa narapidana seumur hidup tidak boleh diserahkan pekerjaan di luar tembok,[4] dan diberikan pencabutan hak seumur hidup, namun tidak dikenakan pidana lain lagi, kecuali pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak.[5] Sedangkan dalam UU 1/2023, narapidana seumur hidup yang telah menjalani paling singkat 15 tahun dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.[6] Perubahan ini tidak bersifat otomatis dan harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung dengan tata acara tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah.[7]

Perubahan dalam UU 1/2023 merupakan harmonisasi dengan UU Pemasyarakatan terhadap narapidana seumur hidup yang semula tidak berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan,[8] menjadi dapat diberikan apabila terpenuhinya Pasal 69 UU 1/2023 dan Pasal 11 UU Pemasyarakatan dengan salah satu kewajibannya tanpa terkecuali salah satunya adalah mengikuti secara tertib program pembinaan.

Tahapan Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[9] Pengertian ini kemudian dipertegas kembali melalui UU Pemasyarakatan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.[10]

Tahapan pembinaan narapidana diatur dalam beberapa tahap secara terukur, bertahap, dan disesuaikan dengan perkembangan narapidana selama menjalani masa pidananya dengan setiap perpindahan tahap harus melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan dengan mempertimbangkan data dari pembina, pengaman, pembimbing kemasyarakatan, serta wali narapidana. Tahapan pembinaan meliputi:

1. Tahap Awal

Tahap awal dimulai sejak seseorang berstatus sebagai narapidana hingga mencapai 1/3 masa pidananya yang bersifat fundamental dan dasar dasar perencanaan program pembinaan selanjutnya dilakukan pada lembaga pemasyarakatan (“Lapas”). [11] Tahap ini terdapat beberapa kegiatan pokok, yaitu:[12] masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan; penyusunan perencanaan program pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian; pelaksanaan program pembinaan sesuai rencana; dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program.

2. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan dilakukan pada Lapas terbagi menjadi dua bagian:[13]

1. tahap lanjutan pertama: dimulai sejak berakhirnya tahap awal hingga 1/2 masa pidana.
2. tahap lanjutan kedua: berlangsung dari akhir tahap lanjutan pertama hingga 2/3 masa pidana.

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi:[14]perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program lanjutan, penilaian hasil pembinaan, persiapan serta pelaksanaan program asimilasi. Asimilasi menjadi ciri khas dari tahap lanjutan, yang memungkinkan narapidana mulai berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka persiapan reintegrasi sosial.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan hingga habis masa pidana narapidana.[15] Tahap akhir pada prinsipnya dilakukan di luar lapas dengan bimbingan balai pemasyarakatan (Bapas). Apabila narapidana tidak memenuhi persyaratan tertentu, tahap akhir tetap dilaksanakan di dalam lapas. Program yang dilakukan meliputi:[16] perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran seluruh kegiatan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Berisiko Tinggi

Terkait pertanyaan Anda, narapidana seumur hidup dapat dikategorikan sebagai narapidana berisiko tinggi yang diberikan pembinaan khusus dikarenakan kualifikasi tidak sebatas potensi ancaman dan perilaku selama menjalani masa tahanan atau pidana,[17] tetapi juga ditentukan oleh tindak pidana yang dilakukan. Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi menurut Pasal 12 PP 31/1999, merupakan hak yang tidak dapat diberikan kepada narapidana seumur hidup sesuai Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan.

Sepanjang penelusuran kami, perbedaan dalam pembinaan khusus yang diberikan kepada narapidana risiko tinggi meliputi:

1. penempatan di tempat tertentu, yaitu pemisahan atau penempatan khusus yang bertujuan menjaga keamanan serta mencegah potensi ancaman yang ditimbulkan.
2. pemberian program khusus, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan jenis risiko narapidana, misalnya badan penanggulangan tindak pidana terorisme atau badan penanggulangan narkotika.

Namun apakah dalam menentukkan narapidana seumur hidup merupakan narapidana berisiko tinggi untuk pembinaan khusus harus melalui hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan pada Bapas dan/atau instansi terkait.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Referensi:

1. Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025;
2. Henny C. Kamea. Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, 2013.