Peraturan Drop Out Mahasiswa yang Melebihi Masa Studi

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ketentuan Drop Out Mahasiswa Jika Melebihi Maksimal Masa Studi yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2016, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Rifdah Rudi, S.H. pada 02 Juli 2024.

KLINIK TERKAIT

Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

17 Apr, 2026

Hukumnya Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi

27 Feb, 2024

Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh?

09 Agt, 2023

Hukumnya Dosen yang Menyulitkan Skripsi Mahasiswa

23 Des, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya, setelah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (“SMA”), maka jenjang pendidikan yang ditempuh selanjutnya adalah pendidikan tinggi.

Apa yang dimaksud dengan pendidikan tinggi? Menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2012, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Adapun perguruan tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi,[1] yang terdiri dari:

1. Perguruan tinggi negeri (“PTN”), yaitu perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah;[2] dan
2. Perguruan tinggi swasta (“PTS”), yaitu perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.[3]

Mengacu pada pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.[4]

Secara lebih rinci, pengaturan mengenai program sarjana dan lama studi diatur dalam Permendiktisaintek 39/2025.

Masa Studi dan Beban Belajar

Menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa dalam Permendiktisaintek 39/2025, dikenal masa tempuh kurikulum dan masa studi.

Masa tempuh kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.[5]

Sedangkan, masa studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari masa tempuh kurikulum.[6]

Dilihat dari definisi di atas, masa tempuh kurikulum dapat disimpulkan sebagai waktu yang ideal atau standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tinggi.

Berapa lama masa studi standar? Untuk program sarjana sebagaimana Anda tanyakan, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Permenditisaintek 39/2025, yang berbunyi:

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 satuan kredit semester yang dirancang selama 8 semester.

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum ini dilaksanakan 2 semester untuk 1 tahun akademik,[7] dengan distribusi beban belajar sebagai berikut:[8]

1. semester satu dan dua paling banyak 20 satuan kredit semester; dan
2. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 satuan kredit semester.

Melihat penjelasan di atas, waktu untuk menyelesaikan program sarjana standarnya adalah 4 tahun, yang terdiri dari paling sedikit 144 satuan kredit semester yang dirancang selama 8 semester.

Namun, walaupun idealnya 4 tahun, masa studi S1 atau program sarjana dapat berbeda dari masa tempuh kurikulum. Jadi, dapat lebih lama atau lebih sebentar.

Terkait masa studi, perguruan tinggi menetapkan rentang masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.[9]

Selain itu, harus diperhatikan juga bahwa perguruan tinggi dalam menetapkan masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu.[10]

Berdasarkan penjelasan tersebut, batas maksimal masa studi kembali pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi yang menetapkan rentang masa studi S1 atau program sarjana. Namun, dalam menetapkan rentang masa studi ini, perguruan tinggi tidak boleh menetapkan melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu, yang berarti tidak boleh lebih dari 16 semester atau 8 tahun.

Peraturan Drop Out Mahasiswa

Kami akan memberikan contoh batasan masa studi pada Universitas Indonesia (“UI”) yang diatur dalam Peraturan Rektor UI 1/2024. Adapun masa tempuh dari kurikulum program sarjana di UI adalah dirancang untuk 8 semester, dan masa studi program sarjana maksimum adalah 14 semester atau 7 tahun lamanya, dengan beban belajar program sarjana paling sedikit 144 satuan kredit semester (“SKS”).[11]

Lalu, apa yang membuat mahasiswa di drop out? Menurut Pasal 56 ayat (1) Peraturan Rektor UI 1/2024, mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi dalam hal:

1. pada evaluasi hasil belajar 2 semester pertama tidak memperoleh minimal 24 sks dengan nilai minimal C;
2. pada evaluasi hasil belajar 4 semester pertama tidak memperoleh minimal 48 sks dengan nilai minimal C;
3. pada evaluasi hasil belajar 6 semester pertama tidak memperoleh minimal 72 sks dengan nilai minimal C;
4. pada evaluasi hasil belajar 8 semester tidak memperoleh minimal 96 sks dengan nilai minimal C;
5. pada evaluasi hasil belajar 10 semester tidak memperoleh minimal 120 sks dengan nilai minimal C;
6. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C; atau
7. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik selama 2 semester berturut-turut.

Selain itu, mahasiswa program sarjana juga dapat dinyatakan putus studi dalam hal:[12]

1. bermasalah dalam hal administrasi;
2. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
3. mendapat sanksi atas pelanggaran kode etik UI; dan/atau
4. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.

Oleh karena itu, kami berpendapat mahasiswa dapat dihentikan studinya atau drop out apabila tidak memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, termasuk apabila melebihi ketentuan maksimum masa studi program sarjana ataupun pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban belajar sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.