Senin, 08 Oktober 2018

Kedudukan Hukum Karyawan BUMN

Kedudukan Hukum Karyawan BUMN

Pertanyaan

1. Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang etika dan moral kehidupan pribadi seorang pegawai BUMN? Misal; apakah seorang pegawai BUMN boleh memiliki istri lebih dari satu, dan lain-lain. 2. Apabila telah terjadi pelanggaran etika dan moral di dalam kehidupan seorang pegawai BUMN di dalam pergaulan sehari-hari, dapatkah dilaporkan? Kemana harus melapor? 3. Apakah seorang pegawai BUMN yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dapat dikeluarkan atau masih tetap bisa bekerja?

Intisari Jawaban

Tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang kepegawaian Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karyawan BUMN wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta Peraturan Perusahaan dari BUMN (Perum atau Persero).
Jika terjadi pelanggaran etika dan moral, tentu Anda dapat menghubungi perusahaan yang bersangkutan agar diberikan sanksi atau teguran. Apalagi jika pelanggaran etika dan moral yang Anda maksud adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum (pidana), maka Anda dapat melaporkannya ke pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi).
Berdasarkan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, maka karyawan BUMN yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikeluarkan. Namun, pekerja wajib dipekerjakan kembali apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua