Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan

Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan
Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan

PERTANYAAN

Apa perbedaan utama antara komisaris independen dengan komisaris utusan? Bagaimana kedudukan hukumnya masing-masing?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 7 Agustus 2017.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Komisaris Independen

    Pada dasarnya, Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT telah mengatur mengenai komisaris independen yang berbunyi sebagai berikut:

    Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

    Adapun anggaran dasar perseroan/Perseroan Terbatas (“PT”) dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan.[1]

    Kemudian, komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.[2]

    Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 POJK 55/2015, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK 55/2015 dan POJK 33/2014.

    Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa untuk menjadi komisaris independen, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[3]

    a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik, antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela, misalnya seseorang tidak mempunyai integritas ketika menjabat direktur suatu perusahaan tidak mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada RUPS atau dengan sengaja tidak menyelenggarakan RUPS tahunan dalam rangka mempertanggungjawabkan kepengurusannya;[4]

    b. cakap melakukan perbuatan hukum;

    c. dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat;[5] dan
    4. tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:

    a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

    b. pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan

    c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan OJK.

    d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dinyatakan berlaku bagi direksi emiten atau perusahaan publik;[6] dan

    e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.

    Selain persyaratan di atas, komisaris independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:[7]

    1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
    2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
    3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
    4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

    Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 475), eksistensi dan kedudukan hukum komisaris independen dalam lingkungan Organ Dewan Komisaris (“DK”), benar-benar diharapkan independen.

    Komisaris independen juga harus memiliki syarat tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama mengenai hal berikut:[8]

    1. tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama perseroan;
    2. tidak mempunyai afiliasi dengan anggota direksi perseroan; dan
    3. tidak mempunyai kaitan afiliasi dengan anggota DK lainnya.

    Memperhatikan ketentuan di atas, terdapat indikasi jika keberadaan komisaris independen dikaitkan dengan prinsip-prinsip code of good corporate governance (“GCG”), yakni:[9]

    1. keterbukaan atau transparansi;
    2. akuntabilitas;
    3. keadilan; dan
    4. pertanggungjawaban

    Baca juga: Kepatuhan Hukum dan Good Corporate Governance

    Berarti, dengan adanya komisaris independen, diharapkan jalannya pengurusan dan kebijakan perseroan akan bersifat transparan, akuntabel, adil, dan bertanggungjawab, baik terhadap pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan.[10]

    Kesimpulannya, komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi perseroan, dan anggota dewan komisaris lainnya, yang berjumlah satu orang atau lebih dan diatur dalam anggaran dasar.

    Komisaris Utusan

    Selanjutnya, komisaris utusan adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.[11]

    Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi.[12]

    Baca juga: Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas

    Masih bersumber dari bukunya yang sama, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kedudukan hukum komisaris utusan merupakan bagian yang tidak terpisah dari dewan komisaris, di mana komisaris utusan merupakan salah seorang anggota dewan komisaris dan ditunjuk menjadi komisaris utusan berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.[13]

    Adapun yang mengangkatnya sebagai anggota dewan komisaris adalah RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU PT. Namun, yang menunjuknya menjadi komisaris utusan adalah dewan komisaris yang dituangkan dalam bentuk keputusan rapat dewan komisaris.[14]

    Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris utusan merupakan salah seorang anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat dewan komisaris, dan kedudukan hukum dari komisaris utusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dewan komisaris itu sendiri.

    Menjawab pertanyaan Anda, perbedaan antara komisaris independen dengan komisaris utusan adalah komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama perseroan, anggota direksi perseroan, dan anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan komisaris utusan adalah salah seorang anggota dewan komisaris dan masih bagian yang tidak terpisahkan dari dewan komisaris itu sendiri.

    Perbedaan lainnya adalah komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS, sedangkan komisaris utusan ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
    4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
    5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

    Referensi:

    M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.


    [2] Pasal 120 ayat (2) UU PT

    [4] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a POJK 33/2014

    [5] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 POJK 33/2014

    [6] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 33/2014

    [7] Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014

    [8] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 475

    [9] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 475

    [10] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 475

    [11] Pasal 120 ayat (3) UU PT

    [12] Pasal 120 ayat (4) UU PT

    [13] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 478

    [14] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 479

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000