KLINIK

Rabu, 21 Pebruari 2018

Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan

Charles Situmorang, S.H.
Hukum Pidana
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, apabila seorang perempuan (PR) diperkosa oleh seorang laki-laki (LK), kemudian si PR hamil dan karena ketakutanya akan ketahuan orang tuanya bahwa dia telah diperkosa, maka dibiarkannya hingga usia kehamilannya jatuh 4 bulan. Ketika itu, apakah masih bisa dilakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Apakah ada perlindungan hukum atau Hak Asasi Manusia terhadap calon bayi tersebut, seperti hak untuk hidup? Jika ada, apakah tindakan ibu tersebut merupakan suatu tindak pidana? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan merupakan pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
Selain itu, untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Tindakan PR yang telah melakukan aborsi dengan usia kandung telah mencapai 4 bulan adalah suatu tindakan aborsi ilegal.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua