Perbedaan Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H. dan dipublikasikan pada 24 Maret 2018.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi

19 Mar, 2025

Apa Perbedaan Likuidator dan Kurator?

12 Mar, 2025

Perbedaan Panitia Kreditur Sementara dengan Panitia Kreditur Tetap

21 Mar, 2018

Hak Kreditor Separatis Mengikuti Voting Perdamaian dalam PKPU

06 Nov, 2017

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian PKPU

Berdasarkan praktik kami, saat ini, kenaikan kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) meningkat cukup pesat terhadap pelaku bisnis dan usaha. PKPU sendiri merupakan proses restrukturisasi utang dari debitur kepada krediturnya, dimana debitur diberi kesempatan untuk memberikan proposal perdamaian yang meliputi mekanisme pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya.[1]

Sejatinya, dalam UU 37/2004, pengertian PKPU secara umum adalah proses yang diberikan undang-undang untuk melakukan restrukturisasi utang oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur terhadap utang yang sudah jatuh tempo. Pada dasarnya, permohonan PKPU ini dapat diajukan baik oleh kreditur dan/atau debitur sendiri. Kemudian, pemohon PKPU (kreditur dan/atau debitur) memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.[2]

Dalam hal ini, dapat dilihat unsur permohonan PKPU tersebut meliputi:

1. adanya utang;
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. debitur yang berutang memiliki lebih dari 1 kreditur.

Baca juga: 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya

Prosedur Permohonan PKPU

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU 37/2004, permohonan PKPU harus diajukan kepada pengadilan, dengan ditandatangani oleh pemohon PKPU. Permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.[3] Berdasarkan praktik kami, surat bukti ini bisa mencakup dokumen transaksi utang yang membuktikan hubungan hukum dan juga melahirkan kewajiban debitur kepada pemohon PKPU.

Kemudian, permohonan PKPU diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga.[4] Setelah permohonan PKPU dimasukan pada Pengadilan Niaga, persidangan permohonan PKPU akan memuat jawaban termohon PKPU, pemeriksaan pembuktian dari termohon PKPU, dan kreditur pemohon serta kreditur lain (apabila ada), yang dilanjutkan pada pemberian kesimpulan dari masing-masing pihak, dan akan diatur dengan dikeluarkannya suatu putusan PKPU.

Prosedur permohonan PKPU dapat Anda lihat selengkapnya dalam ketentuan Pasal 224 UU 37/2004 sebagai berikut:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (5) UU 37/2004 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Berkaitan dengan bunyi pasal-pasal di atas, sebagai informasi, berdasarkan Putusan MK No. 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005 Tahun 2005, Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) UU 37/2004 sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lantas, bagaimana proses PKPU sementara dan PKPU tetap? Apakah keduanya merupakan suatu rangkaian proses atau terpisah satu sama lain?

PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Menjawab pertanyaan Anda, PKPU sementara dan PKPU tetap merupakan satu rangkaian proses yang berkesinambungan.

Sejak permohonan PKPU diajukan oleh pemohon kepada debitur PKPU (dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur), dalam jangka waktu 20 hari, majelis hakim harus memutuskan apakah perusahaan jatuh dalam PKPU atau tidak.[5] Jika perusahaan jatuh dalam PKPU, maka debitur PKPU langsung masuk pada proses PKPU sementara yang akan berlangsung paling lama 45 hari.[6]

Dalam proses PKPU sementara yang diselenggarakan paling lama 45 hari ini, berbagai rangkaian proses PKPU mulai dari rapat kreditur pertama, pencocokan piutang atau verifikasi tagihan, pembahasan dan/atau pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diberikan oleh debitur, putusan PKPU, beserta jadwal-jadwal rangkaian proses PKPU wajib diumumkan dalam 2 surat kabar harian dan berita negara oleh tim pengurus.[7]

Setelah melaksanakan rapat kreditur pertama yang pada umumnya diselenggarakan sebagai perkenalan dan rapat pembuka, maka selanjutnya sesuai dengan Pasal 271 UU 37/2004 harus diselenggarakan pencocokan piutang. Selanjutnya, tim pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan sikap tim pengurus terhadap piutang tersebut (apakah piutang diakui/dibantah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 272 UU 37/2004.

Setelah daftar piutang telah dibuat oleh tim pengurus, maka selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan terhadap rencana perdamaian atau pemungutan suara terhadap rencana perdamaian yang telah diberikan oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU 37/2004.

Kemudian, penting untuk dicatat bahwa debitur sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan perpanjangan PKPU sementara sebagaimana tercermin dalam Pasal 228 ayat (4 ) UU 37/2004. Lalu, jika permohonan tersebut disetujui oleh para kreditur, maka hakim pengawas akan memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memutus perkara a quo untuk memberikan perpanjangan, sehingga PKPU sementara berubah menjadi PKPU tetap. Dalam hal ini, proses PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.[8]

Apa Perbedaan PKPU Sementara dan PKPU Tetap?

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan PKPU sementara dan PKPU tetap adalah PKPU sementara memiliki jangka waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Sedangkan PKPU tetap merupakan perpanjangan proses PKPU sementara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitur yang disetujui oleh para kreditur dan memiliki jangka waktu paling lama 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga.

Baca juga: Catat! 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005 Tahun 2005.

Referensi:

Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, cet-5, 2015.