Rabu, 14 November 2018

Hukumnya Scan-Edit Dokumen dan Menggandakannya

Hukumnya Scan-Edit Dokumen dan Menggandakannya

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya scan-edit. Misal merubah/menambah/mengurangi isi bahan yang mau diedit. Misal edit kartu keluarga, slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter, dll. Misalnya data tersebut di scan-edit terus di fotokopi. Fotokopi-nya ini digunakan untuk mengurus suatu keperluan. Bagaimana hukumnya? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, jika merubah/menambah/mengurangi suatu dokumen dilakukan dengan penggandaan bertujuan untuk membuat surat palsu, memalsu surat, memalsu tanda tangan, menempel foto orang lain dari pemegang yang berhak dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen.
Jika Anda merasa perlu untuk merubah/menambah/mengurangi isi suatu dokumen, sebagai contoh adalah BPKB, terdapat mekanisme resmi yang sudah diatur sebagaimana dijelaskan dalam Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang kami akses dari laman Kepolisian RI, terdapat pelayanan untuk ralat BPKB dengan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu:
  1. BPKB yang akan diralat;
  2. Faktur pemilik;
  3. STNK asli;
  4. Surat Keterangan Ralat Dokumen dari yang berwenang.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua