Kamis, 06 Desember 2018
Hukumnya Bagi Anak yang Mencabuli Balita
Pertanyaan :

Hukumnya Bagi Anak yang Mencabuli Balita

Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang balita perempuan dicabuli hingga terdapat robekan pada alat kelaminnya? Tersangkanya adalah anak SD usia 7- 10 tahun. Apa yang harus dilakukan orang tua korban? Apa hukuman pidana yang akan diberikan kepada tersangka?  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana Percabulan, maka anak tersebut tidak dapat dipidana, melainkan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
  1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua yang mengetahui Anaknya menjadi Korban tindak pidana Percabulan adalah sesegera mungkin membuat laporan/ pengaduan pada Kantor Polisi terdekat pada lokasi kejadian peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Selanjutnya, pihak Kepolisian/penyidik akan merujuk Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan visum dan kemudian hasil pemeriksaan visum (visum et repertum) diberikan kepada penyidik guna kepentingan proses pembuktian.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai percabulan terhadap anak, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu:
 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
 
Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 11/2012”), mendefinisikan “anak” yang berhadapan dengan hukum (berhubungan dengan tindak pidana) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
  1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[1]
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[2]
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.[3]
 
Dapatkah Anak yang Mencabuli Balita Dipidana?
Secara umum, tindak pidana percabulan terhadap Anak (usia balita) dapat dipidana sebagaiman diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014:
 
Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 
Jika melanggar, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu 1/2016, yaitu:
 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp  5 miliar.
 
Tetapi karena yang melakukan pencabulan terhadap balita tersebut adalah Anak yang berusia (7-10 tahun), maka ia tidak dapat dipidana. Karena dalam UU 11/2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012:
 
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 
Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini dapat Anda simak Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak dan Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak.
 
Lebih lanjut mengenai hal ini menurut Pasal 21 ayat (1) UU 11/2012 diatur sebagai berikut :
 
Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
 
Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Orang Tua Korban
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka yang dapat dilakukan oleh orang tua dari anak korban (balita tersebut) ketika mengetahui anaknya menjadi korban tindak pidana percabulan adalah sesegera mungkin membuat laporan/pengaduan pada kantor Polisi terdekat pada lokasi kejadian peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).
 
Selanjutnya, pihak Kepolisian/ penyidik akan merujuk anak korban untuk dilakukan pemeriksaan visum terkait dugaan tindak pidana percabulan tersebut, dan kemudian dari hasil pemeriksaan visum tersebut dokter yang memeriksa anak korban akan membuat laporan tertulis yakni visum et repertum, untuk diberikan pada penyidik guna kepentingan dalam proses pembuktian di pengadilan nantinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yaitu:
 
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena perstiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 
Apabila dalam visum et repertum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan terkait dugaan tindak pidana percabulan, maka hakim yang memeriksa perkara a quo (tersebut) akan memutus perkara a quo (tersebut) berdasarkan atas fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 3 UU 11/2012
[2] Pasal 1 angka 4 UU 11/2012
[3] Pasal 1 angka 5 UU 11/2012



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua