Kamis, 06 Desember 2018
Hukumnya Bagi Anak yang Mencabuli Balita
Pertanyaan :

Hukumnya Bagi Anak yang Mencabuli Balita

Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang balita perempuan dicabuli hingga terdapat robekan pada alat kelaminnya? Tersangkanya adalah anak SD usia 7- 10 tahun. Apa yang harus dilakukan orang tua korban? Apa hukuman pidana yang akan diberikan kepada tersangka?  
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Ancaman pidana penjara bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak korban (balita) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya adalah paling lama 7,5 (tujuh setengah) tahun.
 
Tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua yang mengetahui anaknya menjadi korban tindak pidana percabulan adalah sesegera mungkin membuat laporan/ pengaduan pada kantor Polisi terdekat pada lokasi kejadian peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Selanjutnya, pihak kepolisian/penyidik akan merujuk anak korban untuk dilakukan pemeriksaan visum dan kemudian hasil pemeriksaan visum (visum et repertum) diberikan kepada penyidik guna kepentingan proses pembuktian di pengadilan nantinya.
 
Namun perlu diingat, dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai percabulan terhadap anak, ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu:
 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
 
Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 11/2012”), mendefinisikan “anak” yang berhadapan dengan hukum (berhubungan dengan tindak pidana) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
  1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[1]
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[2]
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.[3]
 
Jerat Hukum Pelaku Pencabulan Terhadap Anak
Menjawab pertanyaan Anda mengenai dugaan tindak pidana percabulan terhadap Anak (usia balita) yang juga dilakukan oleh Anak (usia 7 sampai dengan 10 tahun), maka mengenai hal ini juga telah diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014, yang menerangkan sebagai berikut:
 
Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 
Jika melanggar, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Perpu 1/2016, yaitu:
 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp  5 miliar.
 
Dalam hal ini penting diketahui oleh Anda mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU 11/2012, yaitu:
 
Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
    1. pidana peringatan;
    2. pidana dengan syarat:
      1. pembinaan di luar lembaga;
      2. pelayanan masyarakat; atau
      3. pengawasan.
    3. pelatihan kerja;
    4. pembinaan dalam lembaga; dan
    5. penjara.
 
Mengenai pidana penjara terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU 11/2012 yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 
Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.[4]
 
Misalnya jika anak tersebut dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Perpu 1/2016, maka ancaman pidana penjara untuk anak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak korban adalah paling lama 7,5 (tujuh setengah) tahun karena ancaman pidana maksimum pada Pasal 82 ayat (1) Perpu 1/2016 adalah 15 tahun.
 
Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Orang Tua Korban
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka yang dapat dilakukan oleh orang tua dari anak korban (balita tersebut) ketika mengetahui anaknya menjadi korban tindak pidana percabulan adalah sesegera mungkin membuat laporan/pengaduan pada kantor Polisi terdekat pada lokasi kejadian peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).
 
Selanjutnya, pihak Kepolisian/ penyidik akan merujuk anak korban untuk dilakukan pemeriksaan visum terkait dugaan tindak pidana percabulan tersebut, dan kemudian dari hasil pemeriksaan visum tersebut dokter yang memeriksa anak korban akan membuat laporan tertulis yakni visum et repertum, untuk diberikan pada penyidik guna kepentingan dalam proses pembuktian di pengadilan nantinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yaitu:
 
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena perstiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 
Apabila dalam visum et repertum menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan terkait dugaan tindak pidana percabulan, maka hakim yang memeriksa perkara a quo (tersebut) akan memutus perkara a quo (tersebut) berdasarkan atas fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.
 
Namun perlu diingat, dalam UU 11/2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restorative justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 UU 11/2012:
 
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 
Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini dapat Anda simak Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak dan Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 3 UU 11/2012
[2] Pasal 1 angka 4 UU 11/2012
[3] Pasal 1 angka 5 UU 11/2012
[4] Penjelasan Pasal 79 ayat (2) UU 11/2012


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com