Kamis, 27 Desember 2018
Pidana Jika Kampanye Pemilu di Tempat Terlarang
Pertanyaan :

Pidana Jika Kampanye Pemilu di Tempat Terlarang

Apakah penggunaaan fasilitas negara, tempat pendidikan, dan tempat ibadah sebagai tempat kampanye termasuk dalam tindak pidana? Apakah ada kasus yang pernah diproses?    
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan, dan tempat ibadah sebagai tempat kampanye merupakan perbuatan yang dilarang dalam masa kampanye, namun bukan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilihan Umum, melainkan dapat kita sebut sebagai pelanggaran atas ketentuan larangan pemilu (pelanggaran).
 
Apa sanksi pidana atas pelanggaran tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Kampanye Pemilu sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Mengenai Pemilihan Umum (“Pemilu”), kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilihan Umum (“UU Pemilu”).
 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]
 
Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”).[2]
 
Pemungutan suara dilakukan di dalam negeri dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemungutan suara yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan secara bersamaan atau sebelum hari pemungutan suara di dalam negeri.[3]
 
Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,[4] tahapan tersebut meliputi:[5]
  1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
  2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
  3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
  4. penetapan Peserta Pemilu;
  5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
  6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  7. masa Kampanye Pemilu;
  8. Masa Tenang;
  9. pemungutan dan penghitungan suara;
  10. penetapan hasil Pemilu; dan
  11. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 
Disebutkan di Pasal 167 ayat (8) UU Pemilu ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan terakhir kali diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (“PKPU Kampanye Pemilu”).
 
Kampanye Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraa pemilu. Apa itu kampanye Pemilu? Mari kita lihat definisinya di Pasal 1 angka 35 UU Pemilu:
 
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 
Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, dan diikuti oleh peserta kampanye.[6]
 
Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye Pemilu dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.[7]
 
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:[8]
  1. pertemuan terbatas;
  2. pertemuan tatap muka;
  3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  4. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  5. media sosial;
  6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  7. rapat umum;
  8. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dankegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Kampanye sebagaimana dimaksud huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[9]
 
Larangan dalam Kampanye Pemilu
Apakah tindakan menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai tempat kampanye merupakan tindak pidana? Menurut Uu Nurul Huda dalam buku Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia (hal. 272), dalam buku keempat UU Pemilu membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu:
  1. Pelanggaran; dan
  1. Tindak pidana Pemilu,
  2. Pelanggaran administrasi Pemilu, dan
  3. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.
  1. Perselisihan
  1. Perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon,
  2. Perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan
  3. Perselisihan hasil Pemilu.
 
Bagian Keempat Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 69 PKPU Kampanye Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye dinantaranya yaitu saat masa kampanye Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:
  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  5. mengganggu ketertiban umum;
  6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
 
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu, pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
 
Jadi kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan, dan tempat ibadah sebagai alat kampanye merupakan perbuatan yang dilarang dalam masa kampanye, namun bukan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu, melainkan dapat kita sebut sebagai pelanggaran atas ketentuan larangan pemilu (pelanggaran).
 
Hal senada juga disampaikan oleh Uu Nurul Huda (hal. 272), dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam Pemilu.
 
Adapun sanksi jika melanggar larangan dalam kegiatan pemilu yaitu melakukan kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai alat kampanye dapat dipidana berdasarkan Pasal 521 UU Pemilu:
 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 
Contoh Kasus
Jika Anda menanyakan contoh kasus kampanye menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai alat kampanye berdasarkan UU Pemilu, kami belum menemukan kasus yang sedang diproses oleh pihak yang berwenang karena pada saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Komisi Pemilihan Umum, masih berlangsung tahapan kampanye calon angota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018 - 13 April 2019
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Komisi Pemilihan Umum, diakses pada Kamis, 27 Desember 2018, pukul 10.50 WIB.
  2. Uu Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia. Fokusmedia: Bandung.
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Pemilu
[2] Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU Pemilu
[3] Pasal 167 ayat (3) dan (5) UU Pemilu
[4] Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu
[5] Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu
[6] Pasal 268 UU Pemilu
[7] Pasal 267 UU Pemilu
[8] Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu
[9] Pasal 275 ayat (2) UU Pemilu



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua