KLINIK

Selasa, 09 April 2019

Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5b4dc1b842992/lt5b4dc2c5bd526.jpg
Dimas Hutomo, S.H.
Buruh & Tenaga Kerja
Bung Pokrol
Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS

Pertanyaan

Saya bekerja di perusahaan distributor. Saya didaftarkan perusahaan tersebut BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya tidak tahu kalau saya terima upah yang berbeda dengan apa yang ada di data BPJS. Untuk upah yang saya terima hanya 1.8 juta. Tapi yang ada di data BPJS upah saya 2.6 juta (sesuai upah minimum) . Saya mau mengadukan ini tapi saya baru saja diberhentikan dari perusahaan tersebut. Terima kasih jawabannya.

Intisari Jawaban

Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) yang tidak sesuai aturan, berarti dalam kasus Anda telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan PHK. Sementara atas upah yang tidak sesuai yang dibayarkan perusahaan, termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan hak. Untuk itu, Anda bisa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
 
Anda pula dapat melaporkan tindak pidana kejahatan yang dilakukan perusahaan ke Polisi atau pegawai pengawas ketenagakerjaan karena telah membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Karena hal tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua