Kamis, 28 November 2019

Masalah Syarat Akreditasi Program Studi dalam Pendaftaran CPNS

Masalah Syarat Akreditasi Program Studi dalam Pendaftaran CPNS

Pertanyaan

Pada saat mendaftar CPNS 2019 ini, saya bertanya pada panitia seleksi CPNS tentang masalah Permenpan 23/2019 huruf J poin 3 yang mensyaratkan akreditasi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada ijazah. Mereka menyatakan akreditasi harus tertulis pada ijazah pada saat kelulusan. Saya ingin menanyakan: 1. Apakah ijazah saya terakreditasi sesuai Pasal 52 Permenristekdikti 32/2016? Sementara saya lulus tahun 2009, kemudian akreditasi program studi dan perguruan tinggi terbit tahun 2012 dan telah diperpanjang sampai 2022. Sebagai informasi, perguruan tinggi saya berdiri pada tahun 2005. 2. Apakah Pasal 52 Permenristekdikti di atas dapat dipakai sebagai sanggahan jika panitia seleksi CPNS nanti menggugurkan saya karena masalah akreditasi ini?

Intisari Jawaban

Pendirian suatu perguruan tinggi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah akreditasi. Mengenai ketentuan penerbitan akreditasi terhadap pendirian perguruan tinggi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya. Atas ketentuan tersebut, masing-masing perguruan tinggi harus memperoleh akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi terlebih dahulu dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua