Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul "Home Learning dan Penundaan Ujian Nasional Akibat Covid-19" yang yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 23 Maret 2020.
Pelaksanaan Home Learning
Surat edaran tersebut ditujukan pada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di Indonesia.
Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran
Corona Virus Disease (“Covid-19”) di lingkungan satuan pendidikan, diimbau untuk, di antaranya:
[1]memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);
berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika level ketidakhadiran dianggap sangat menganggu proses belajar mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar mengajar perlu diliburkan sementara.
Selanjutnya, dalam Lampiran SE Mendikbud 3/2020 disebutkan 3 tingkat risiko penyebaran Covid-19 dan penanganannya, yaitu tingkat rendah, sedang, dan tinggi (hal. 1).
Jika sudah ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit Covid-19 di lingkungannya, maka tingkat risiko penyebarannya sudah tinggi, sehingga (hal. 1):
Satuan pendidikan mewajibkan warganya yang diduga/terkonfirmasi terjangkit Covid-19 untuk tinggal di rumah dan menghubungi dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan melalui nomor telepon 021-5210411 atau 081212123119).;
Jika ada warga satuan pendidikan terkonfirmasi terjangkit Covid-19, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan pendidikan harus diliburkan selama 14 hari;
Warga satuan pendidikan yang diliburkan dan menunjukkan gejala Covid-19 harus melapor ke fasilitas kesehatan setempat;
Identitas warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 harus dirahasiakan, kecuali kepada pihak berwenang;
Dilarang memberikan nama, foto, dan alamat warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 kepada media atau publik.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan formal dan non formal
dilakukan di rumah mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2020.
[2]
Para kepala suku dinas pendidikan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing.
[3]
Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di rumah dan melakukan supervisi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran di rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif.
[4]
Kepala satuan pendidikan menginformasikan kepada orang tua untuk mengawasi dan mendampingi serta memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah.
[5]
Sehingga kami berpendapat, pelaksanaan home learning atau belajar di rumah bagi berbagai satuan pendidikan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkatan risiko penyebaran Covid-19 di daerahnya dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah setempat.
Pembatalan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
Poin 1 SE Mendikbud 4/2020 mengatur bahwa UN:
UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
Jadi, pelaksanaan UN Tahun 2020 dan Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan dibatalkan. Akibat pembatalan itu, UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi untuk masuk jenjang pendidikan lebih tinggi.
Selain itu, terkhusus di wilayah DKI Jakarta, telah diatur bahwa bukan hanya pelaksanaan UN yang dibatalkan, namun juga pelaksanaan ujian sekolah, kriteria kelulusan, dan kenaikan kelas akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
[6]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Poin 6, 7, 8, dan 11 SE Mendikbud 3/2020
[2] Poin 1 SE Disdik DKI Jakarta 27/2020
jo. Poin 1 SE Disdik DKI Jakarta 32/2020
[3] Poin 3 SE Disdik DKI Jakarta 32/2020
[4] Poin 5 SE Disdik DKI Jakarta 32/2020
[5] Poin 6 SE Disdik DKI Jakarta 32/2020
[6] Poin 8 dan Poin 9 SE Disdik DKI Jakarta 32/2020
