Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Mei 2020.

KLINIK TERKAIT

Nomor HP Jadi Kontak Darurat Pinjol Tanpa Izin, Tempuh Ini

16 Okt, 2026

Dapatkah Debt Collector Bank Memperoleh Riwayat Transaksi Nasabah?

12 Jun, 2025

Langkah untuk Melawan Investasi Bodong

16 Mei, 2023

Jika Bank Mengubah Sepihak Tenggat Pelunasan Utang

26 Des, 2019

Secara umum, pembobolan rekening nasabah adalah tindakan ilegal di mana pihak tidak berwenang mengakses dan menarik dana dari rekening bank, baik melalui pencurian identitas, penipuan, skimming, phishing, atau eksploitasi kelemahan sistem keamanan bank. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab bank, kerangka hukum, dan hak nasabah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Definisi Bank dan Hubungan dengan Nasabah

Sebelumnya, mari kita ketahui definisi bank terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 14 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU 10/1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya, nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank,[1] mencakup pihak-pihak yang menyimpan dana, meminjam, atau sekadar menggunakan jasa-jasa lain dari bank, baik perorangan maupun badan hukum.

Selain itu, hubungan antara bank dan nasabah dianggap sebagai hubungan konsumen dan pelaku usaha, yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, dan diperkuat oleh UU 4/2023, serta peraturan sektoral lainnya seperti POJK 22/2023.

Akibat Hukum Pembobolan Rekening Bank

Menjawab pertanyaan Anda, pelaku pembobolan rekening dapat dijerat pasal pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil harus sesuatu barang;
3. barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Adapun Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Baca juga: Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Selain itu, berdasarkan ketentuan sektoral, yakni Pasal 81 UU Transfer Dana, setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar rupiah.

Sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan perubahannya juga dapat dijeratkan kepada pelaku pembobolan. Sebagai contoh, jika pelaku pembobolan menggunakan perangkat skimmer pada mesin ATM untuk mencuri data dari kartu nasabah, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta.

Kemudian, Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE juga mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar.

Terlebih, jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiel bagi pihak lain, ancaman pidananya meningkat hingga maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar, berdasarkan Pasal 36 UU 1/2024 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE.

Tanggung Jawab Bank dalam Menjaga Rekening dari Pembobolan

Bank memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah dari kerugian, dalam konteks ini adalah pembobolan rekening, terutama jika pembobolan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank, misalnya karena kelemahan sistem keamanan bank.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (bank) bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa bank, dan ganti rugi dapat berupa pengembalian dana, penggantian jasa, atau lainnya sesuai dengan peraturan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berlaku jika kerugian disebabkan oleh kesalahan konsumen (nasabah) sendiri.^[5] Dalam konteks perbankan, pada umumnya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan nasabah seperti membocorkan PIN, OTP, dan lainnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 angka 37 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 mengatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah dan simpanannya.

Informasi nasabah tersebut berkorelasi juga dengan asas-asas dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi, yang mengatur bahwa pengendali data pribadi (bank) wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi dan menjaga kerahasiaan data pribadi.^[6]

Sehubungan dengan hal di atas, tanggung jawab bank dalam melindungi data dan simpanan nasabahnya dari aktivitas pembobolan yang ilegal juga diatur dalam POJK 22/2023 beserta peraturan pelaksananya, yang mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini bank, wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk perlindungan konsumen seperti:^[7]

1. tindakan pengamanan informasi yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi secara optimal, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. upaya pengamanan informasi yang mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, dan prosedur operasional dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini akan mengakibatkan sanksi administratif sebesar Rp15 miliar.^[8]

Hak Nasabah dan Langkah Hukum

Dalam kasus terjadinya pembobolan rekening, nasabah yang menjadi korban memiliki hak-hak yang dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Nasabah memiliki hak atas ganti rugi jika terbukti ada kelalaian bank, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) POJK 22/2023 dan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Bentuk atas ganti rugi tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah dengan bank.^[9]

Selain itu, nasabah juga berhak menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan terhadap bank melalui lembaga yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di bawah kewenangan peradilan umum.^[10]

Selain ditempuh melalui pengadilan, nasabah dapat juga menempuh jalur di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.^[11] Namun, perlu dicatat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana yang timbul atas kasus pembobolan rekening nasabah.^[12]

Perihal langkah hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah yang berkaitan dengan tindak pidana, nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening dapat melaporkan ke kantor kepolisian terdekat yang menerima laporan selama 24 jam dan 7 hari seminggu atau juga dapat melakukan pengaduan melalui Call Center Polri 110. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi: Politeia, 1991.