Saya mempunyai paman bujang yang belum lama meninggal dunia, paman saya tidak mempunyai keturunan, kedua orang tuanya sudah tiada. Paman saya mempunyai 5 saudara kandung, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Lantas, bujangan meninggal siapa ahli warisnya? Mohon terangkan ketentuan ahli waris lajang Islam untuk kasus paman saya ini.
Sebagai catatan, semasa hidupnya paman saya tidak pernah akur dengan saudara laki-lakinya, mereka tidak pernah bertegur sapa sampai paman saya meninggal.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ahli Waris untuk Pewaris Lajang, Siapa Saja?, yang dibuat oleh Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 November 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 06 Maret 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Syarat Pewarisan
Menjawab ketentuan ahli waris lajang Islam sebagaimana ditanyakan, pertama, kami sampaikan bahwa meninggalnya seseorang menjadi alasan berakhirnya subjek hukum, sehingga hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya.
Pewarisan secara Islam akan terjadi apabila syarat-syarat dari pewarisan terpenuhi, yaitu:
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[1]
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[2]
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.[3]
Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU 3/2006, pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.
Lebih lanjut, Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Waris Islam Edisi Revisi, menjelaskan bahwa dalam hal kewarisan Islam berlaku bagi semua orang yang beragama Islam. Hukum waris Islam disebut dengan istilah faraid, yang berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari faridah yang berarti bagian tertentu dari warisan (hal. 4).
Penyebab Terjadinya Warisan
Masih bersumber dari buku yang sama, dalam ilmu faraid, penyebab terjadinya warisan adalah (hal. 18):
Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung seayah seibu dan sebagainya.
Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah talak raj’i.
Hubungan walak, yaitu hubungan antar bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.
Tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu baitul maal perbendaharaan negara), yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.
Kelompok Ahli Waris
Adapun dalam KHI, dikenal dua kelompok ahli waris, yang terdiri atas:[4]
1. Menurut hubungan darah:
golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan
golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.[5]
KHI juga menerangkan bahwa selain mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan, ahli waris haruslah beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[6] Sebagai informasi, seseorang dilarang menjadi ahli waris jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:[7]
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, yang berhak menjadi ahli waris lajang adalah saudara-saudaranya karena pewaris sudah tidak memiliki ayah dan ibu serta tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan.
Adapun bagian untuk saudara laki-laki dan perempuan adalah 2 berbanding 1.[8] Berdasarkan pertanyaan Anda, pewaris dalam hal ini mempunyai 1 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Maka, bagian saudara laki-laki adalah 1/3 bagian dari total harta warisan, sedangkan untuk bagian saudara perempuan masing-masing mendapatkan 1/6 bagian dari total harta warisan.
Terkait pewaris tidak pernah bertegur sapa dengan saudara laki-lakinya, tidak mempengaruhi saudara laki-laki untuk tetap menjadi ahli waris karena pada dasarnya hukum waris Islam menganut asas ijbari, yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.[9]
Menurut asas ijbari, sangat jelas bahwa seorang yang mempunyai harta tidak perlu merencakan terhadap hartanya ketika kelak ia meninggal, begitu juga ahli waris mempunyai kewajiban untuk menerima perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris ketika meninggal dunia sesuai ketentuan yang telah Allah berikan di luar kehendak yang diinginkan pewaris atau ahli waris.[10]
Dengan kata lain, harta dari pewaris akan secara otomatis beralih kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
Demikian jawaban dari kami terkait ahli waris lajang dalam Islam sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2001;
Adnan Qohar (et al.). Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya. Surabaya: Pustaka Biru, 2011;
Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni. Asas Ijbari dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 02, 2023.
[9] Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni. Asas Ijbari dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 02, 2023, hal. 204
[10] Adnan Qohar (et al.). Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya. Surabaya: Pustaka Biru, 2011, hal. 55