Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Jam Kerja Lembur
Pada dasarnya setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yaitu:[1]
- 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Perlu dicatat, ketentuan waktu kerja di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[2]
Selain itu, pengusaha juga wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja meliputi:[3]
- istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebih waktu kerja yang kami jelaskan di atas, maka wajib membayar upah kerja lembur.[4] Selain itu, perusahaan juga wajib memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih.[5]
Selain itu, ada juga batasan waktu kerja lembur, yaitu paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.[6] Akan tetapi, batasan waktu tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.[7]
Sehingga, selain membayar upah lembur, Anda wajib memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilo kalori dalam hal kerja lembur selama 4 jam atau lebih, yang tidak bisa digantikan dalam bentuk uang.[8]
Cara Hitung Upah Kerja Lembur di Waktu Istirahat Mingguan
Kami asumsikan bahwa hari Sabtu dan Minggu merupakan waktu istirahat mingguan pada perusahaan, akan tetapi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan maka perusahaan memerintahkan kerja lembur.
Sebagaimana yang Anda kutip, perhitungan upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan untuk untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu adalah:[9]
- jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;
- jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
- jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.
Selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tidak ada ketentuan mengenai jeda antar waktu kerja lembur pada kerja lembur di hari istirahat mingguan. Selain itu, PP 35/2021 juga tidak mengharuskan jam kerja lembur dilakukan secara terus menerus, maka perhitungan 8 jam pertama tidak berarti harus secara terus menerus bekerja.
Oleh karenanya, berdasarkan bunyi PP 35/2021, hitungan jam kerja pertama hingga kedua belas yang dimaksud merujuk kepada jam kerja lembur yang dilaksanakan.
Dalam kasus Anda, apabila kerja lembur dilaksanakan mulai dari jam 07.00-12.00, kemudian pekerja istirahat dan dilanjutkan lagi kerja lembur pada jam 18.00-23.30, maka menurut hemat kami, jam kerja pada pukul 07.00-12.00 dan pukul 18.00-21.00 harus dihitung sebagai jam pertama sampai jam kedelapan, dan pekerja berhak atas 2 kali upah sejam. Sedangkan pada jam 21.00-22.00, ia berhak atas 3 kali upah sejam, lalu dari jam 22.00-23.30 ia berhak atas 4 kali upah sejam.
Kemudian, menjawab pertanyaan kedua Anda, pada kerja lembur yang dilaksanakan di hari istirahat mingguan, dari jam 12.30-19.00 dan 20.00-23.00 dan jeda pada jam 19.00-20.00 akan dihilangkan dan dihitung sekaligus, pada dasarnya juga tidak dilarang.
Dalam hal ini, karena total jam kerja lembur (di luar waktu istirahat) adalah 11 jam, maka upah kerja lembur disesuaikan dengan waktu kerja lembur sesuai ketentuan yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu jam pertama sampai dengan jam kedelapan sebesar 2 kali upah sejam, jam kesembilan sebesar 3 kali upah sejam, dan jam kesepuluh serta kesebelas sebesar 4 kali upah sejam.
Adapun rumus menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.[10] Namun, perlu diperhatikan perusahaan Anda tetap wajib memberi waktu istirahat secukupnya bagi pekerja. Selain itu, untuk melakukan kerja lembur juga memerlukan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.[11]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
[2] Pasal 21 ayat (3) PP 35/2021
[4] Pasal 27 ayat (1) PP 35/2021
[5] Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c PP 35/2021
[6] Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021
[7] Pasal 26 ayat (2) PP 35/2021
[8] Pasal 29 ayat (2) PP 35/2021
[9] Pasal 31 ayat (3) PP 35/2021
[10] Pasal 32 ayat (2) PP 35/2021
[11] Pasal 28 ayat (1) PP 35/2021