Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah

Bacaan 6 Menit
Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah
Pertanyaan

Apakah dasar hukum dari keberadaan BMT? Apa bedanya BMT dengan BPRS atau bank syariah lain?

Intisari Jawaban

Dasar hukum keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (“BMT”) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang tersebut mengkategorikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (“LKM”) dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Namun, di Indonesia, BMT pada umumnya berbentuk badan hukum koperasi sehingga dalam menjalankan usahanya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta aturan pelaksananya.

Lalu, apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara BMT dengan bank syariah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika